jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM mengklaim anggaran program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) 2013 telah terserap 100 persen. Ini menyusul target penataan 4,625 PKL di 94 kawasan dengan nilai anggaran bantuan masing-masing Rp 250 juta per kawasan telah habis.
Terakhir, bantuan diberikan kepada 50 PKL di Kota Padang Sumatera Barat, Sabtu (14/12). Selain itu, Kemenkop dan UKM menyerahkan bantuan kepada 32 pedagang untuk berdagang (nonfisik) dengan total senilai Rp 240 juta dan bantuan sarana prasarana PKL nonprogram penataan dan pemberdayaan PKL kepada 60 PKL dengan total nilai bantuan sebesar Rp 400 juta. Hadir dalam kesempatan itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Ketua DPD Irman Gusman, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wali Kota Padang, Fauzi Bahar.
BACA JUGA: Akuisisi PT PGN oleh Pertamina Dinilai tak Bermanfaat
Karena program itu dianggap sukses, Kemenkop dan UKM kembali menganggarkannya pada 2014 untuk 88 titik kawasan dengan alokasi PKL sebanyak 4.400. Deputi bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenkop dan UKM, Emilia Suhaimi mengatakan, nilai Rp 250 per kawasan PKL meliputi sarana prasarana seperti gerobak, tempat cuci tangan, kios, jalanan komplek, modal usaha dan bantuan lainnya.
Emilia mengatakan, saat ini sudah ada Perpres Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL. "Dengan Perpres ini, maka ada koordinasi kementerian/lembaga untuk bersinergi dalam penataan dan pemberdayaan PKL di seluruh Indonesia," katanya.
BACA JUGA: PU Kebut Selesaikan Pengerjaan Jembatan Pemali
Selain itu, lanjutnya, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan SKB 4 Menteri, yakni Menteri Koperasi dan UKM,Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Mendagri untuk mendorong pemerintah daerah membuaut peraturan daerah tentang pengelolaan dan penataan PKL.
Emilia mencontohkan kebijakan Pemda DKI membuat Perda yang mewajibkan setiap perkantoran menyisihkan lima persen dari total area kantornya untuk PKL. "Nanti sistem pengelolaannya bisa sewa tempat atau bagi hasil. Itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang intinya membantu PKL," ujarnya.
BACA JUGA: Liburan, Tiket KA Laris Manis
Menurutnya, dengan kebijakan itu maka PKL yang selama ini di pinggiran jalan sehingga terlihat berantakan dan terkesan kumuh bisa ditata dengan dimasukkan ke area perkantoran. Dengan demikian, kondisinya pun menjadi lebih rapi.
"Sebenarnya bukan hanya PKL yang diuntungkan karena tidak lagi liar sehingga ketakutan dikejar-kejar aparat Trantib, tapi pembeli yang rata-rata karyawan perkantoran bisa memanfaatkan untuk makan pagi dan makan siang dengan mudah dan dekat. Kadang ibu-ibu karyawan yang tidak sempat masak bisa membeli makanan untuk makan malam. Yang pasti kebutuhan sehari-hari karyawan terpenuhi," tegasnya.
Sedangkan Mendagri Gamawan Fauzi dalam kesempatan sama mengatakan, pihaknya mendukung program lintas kementerian itu karena diyakini dapat menghilangkan kesenjangan antara pengusaha besar dengan PKL. "Kami akan mengawal dan memberikan penghargaan kepada PKL atau kawasan yang sukses menyerap anggaran sinergi kementerian ini. Karena ini akan membawa kesejahteraan semua level usaha," ujarnya.
Ketua DPD RI Irman Gusman mengingatkan, PKL adalah pengusaha yang paling tahan terhadap segala krisis. Ironisnya, kata Irman, UKM yang dipuji-puji ketika krisis datang justru dilupakan saat perekonomian sudah mapan.
"Nah, saya mengapresiasi program penataan dan pemberdayaan PKL ini karena terlintas adanya kepedulian, atau ingat sama mereka-mereka pelaku UKM. Kawasan PKL ini sama dengan pasar. Saya jadi ingat Unpar, itu singkatan Universitas pasar raya. Karena memang pelaku-pelaku UKM tanpa sadar dididik di situ menjadi pengusaha besar. Banyak contoh orang dari pasar raya macam ini sekarang jadi pengusaha hebat," pungkasnya.(ers/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengetatan Moneter Sampai 2015
Redaktur : Tim Redaksi