JAKARTA — Bukan hanya anggaran di pemerintah pusat yang penyerapannya rendahDi pemerintah daerah (Pemda) pun anggaran anggaran yang terserap daerah juga ikut rendah pada tahun 2010 ini
BACA JUGA: Pemerintah Pusat Optimis Gaet Saham Newmont
Dalam rilis Kementrian keuangan yang diterima wartawan, Rabu (22/12) realiasi transfer ke daerah per November 2010 tercatat sebesar Rp291,6 triliun atau 84,6 persen dari pagu APBN-P 2010."Realisasi ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi penyerapan tahun sebelumnya sebesar 85,9 persen dari APBN-P 2009," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
Realisasi tersebut dipengaruhi oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan untuk tunjangan profesi guru yang baru mencapai 50 persen
"Hal ini berkenaan dengan perubahan kebijakan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dari mekanisme hibah ke daerah menjadi pengadaan barang, sebagai amanat UU APBN-P 2010," kata Agus.
Sementara realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) lebih tinggi dari realisasi periode yang sama tahun 2009, karena lebih tingginya realisasi DBH Pajak dan DBH SDA
BACA JUGA: Akhir Tahun, Penyaluran Kredit Perbankan Naik
BACA JUGA: Dana Remunerasi di 5 Lembaga Tak Terpakai
Untuk realisasi Dana Otsus dan Penyesuaian lebih tinggi dari realisasi periode yang sama tahun 2009, berkaitan dengan adanya realisasi tambahan Dana Penyesuaian.Di antaranya berupa Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF PPD) Rp5,4 triliun, Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD) Rp3,4 triliun dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Rp680,6 miliar.
Selanjutnya, realisasi pembiayaan anggaran mencapai sebesar Rp78,4 triliun (58,6 persen terhadap APBN-P 2010) lebih rendah Rp5,9 triliun dari realisasi pada periode yang sama pada tahun 2009 sebesar Rp84,3 triliun.
Realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh realisasi pembiayaandalam negeri mencapai Rp97,2 triliun (72,6 persen dari APBN-P 2010) lebih rendah Rp5,8 triliun dari realisasi pada periode yang sama tahun 2009 Rp103,0 triliun, terutama disebabkan oleh: realisasi SBN neto Rp93,5 triliun (86,9 persen dari target 2010), lebih rendah Rp6,4 triliun dari realisasi tahun 2009 Rp99,9 triliun, hal ini berkaitan dengan penurunan target penerbitan SBN sebesar Rp15,5 triliun (sesuai dengan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II 2010).
Realisasi pembiayaan luar negeri sampai 30 November 2010 mencapai negatif Rp18,9 triliun (12.138,1 persen dari target 2010) berbeda Rp0,2 triliun dari realisasi pada periode yang sarna tahun 2009 negatif Rp18,7 triliun, terutama disebabkan oleh pinjaman program Rp12,2 triliun (41,6 persen terhadap APBN-P 2010) lebih rendah Rp6,2 triliun dari realisasi tahun 2009 Rp18,4 triliun karena penarikannya mempertimbangkan kebutuhan kas Pemerintah.
Untuk pembayaran cicilan pokok utang luar negeri negatif Rp42,2 triliun (77,9 persen terhadap APBN-P 2010), lebih rendah Rp11 ,2 triliun dari realisasi tahun 2009 negatif Rp53,4 triliun disebabkan oleh menguatnya rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun 2010 sebesar Rp9.093/USD dibanding tahun 2009 sebesar Rp10.494/USD.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pasar Saham Terkoreksi, Investor Masih Aman
Redaktur : Tim Redaksi