jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus berkomitmen mewujudkan pemerataan akses informasi publik hingga ke seluruh wilayah Indonesia.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan program Penyuluh Informasi Publik (PIP) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjangkau masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) dan wilayah lainnya yang masih memerlukan pendekatan komunikasi melalui penyuluhan tatap muka.
BACA JUGA: Pertamina Raih 3 Penghargaan BUMN Terbaik dalam Keterbukaan Informasi Publik
Ketua Tim Kemitraan Komunikasi Sosial, Kementerian Kominfo, Angki K. Dewi menyebutkan hingga tahun 2023 Kemenkominfo telah memiliki 517 orang PIP yang aktif bertugas mendiseminasikan berbagai program dan kebijakan strategis pemerintah di 728 kecamatan dari Sabang hingga Merauke.
Hal itu disampaikan Angki dalam bimbingan teknis PIP yang diselenggarakan di Emerald Garden International Hotel, Medan, Selasa (28/11).
BACA JUGA: Gelar Workshop, Kementerian PUPR Siap Wujudkan Sinergi Pelayanan Informasi Publik yang Andal
Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Kemenkominfo merekrut 35 PIP yang berasal dari provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau untuk ikut dalam bimbingan teknis tersebut.
“Program PIP merupakan bentuk kerja sama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal pelaksanaan penyebarluasan informasi publik melalui pemberdayaan Penyuluh Agama. Program PIP ini telah berjalan sejak 2017 hingga sekarang,” kata Angki.
BACA JUGA: Kejagung Tak Hadiri Sidang Sengketa Informasi Publik di KIP
Dia menjelaskan sebagai Key Opinian Leader di lingkungannya, PIP dipercaya dapat menyampaikan informasi ke masyarakat melalui pendekatan yang berbeda.
Angki juga menyebutkan dari kedekatan yang telah terbangun antara penyuluh dengan komunitasnya masing-masing, informasi yang disampaikan harapannya dapat lebih diterima di hati masyarakat.
"Informasi yang selama ini sulit sampai dan diterima baik oleh masyarakat dengan kondisi dan karakter tertentu, dapat terpecahkan melalui peran besar PIP, jelas Angki.
Dia menjelaskan berbagai program dan kebijakan yang menyasar langsung ke masyarakat perlu sampai dan dipahami dengan baik agar tepat guna dan memberikan manfaat.
Sejak 2017, PIP telah menyampaikan berbagai isu mulai dari pecegahan stunting, pemanfaatan kredit usaha rakyat, strategi menangkal informasi hoaks, darurat narkoba, moderasi beragama dan sebagainya.
Hadir mewakili BPJS Ketenagakerjaan, Penata Muda Hubungan Antar Lembaga, Trianda Firlana menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan karena dengan iuran minimal Rp 16.800 per bulan akan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja pada saat mereka kehilangan sebagain atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko kerja.
Sementara itu, Horas Tarihoran selaku Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan mengenai pentingnya masyarakat untuk mengenali dan memahami ciri-ciri investasi dan pinjaman online ilegal yang beredar di masyarakat.
“Tingkat melek keuangan kita itu rendah, indeks literasi keuangan kita itu baru mencapai 49 persen. Di sisi lain masyarakat kita yang punya produk keuangan mencapai 85 persen. Sehingga mereka menjadi korban penipuan atau kejahatan,” ujar Horas.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra