jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati politik Saiful Huda Ems menilai proses pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bukan untuk kepentingan penegakan hukum.
Huda menganggap proses terhadap Hasto kental muatan politik, karena terjadi proses penyitaan buku catatan PDI Perjuangan menghadapi pilkada 2024.
BACA JUGA: Kasus Harun Masiku Dikaitkan dengan Hasto, PDIP: Ada Pesan Sponsor
Dia berkata demikian dalam Focus Group Discussion (FGD) berjudul Tata Cara Hukum dan Model Kerja Aparat Penegak Hukum Pada Kasus Politik di The Tribata, Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (28/6).
"Aromanya politik ialah ketika KPK, penyidik KPK Rosa Purbo Bekti merampas merampok handphone-nya Hasto bersama buku catatan harian Hasto yang berisi tentang strategi perjuangan PDI Perjuangan di dalam menghadapi pilkada serentak November 2024," kata dia, Jumat.
BACA JUGA: Perayaan BBK 2024, PDIP Mengajak Generasi Muda Meresapi Semangat Bung Karno
Huda menganggap pemeriksaan Hasto sebagai politisasi hukum dengan mengaitkan pria kelahiran Yogyakarta itu ke perkara suap Harun Masiku.
“Ini jelas kelihatan motif di balik ini, inilah yang saya sebut dengan politisasi hukum di dalam kasus Harun Masiku yang menjerat nama besar Hasto Kristiyanto,” ujar dia.
BACA JUGA: Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Gelar Festival Kopi, Musik, hingga Lari Bersama di GBK
Huda juga menilai rezim penguasa saat ini sedang membidik, mempersoalkan, atau paling tidak menghancurkan nama besar orang yang kritis terhadap pemerintah.
“Kalau enggak itu asal menyembah pada rezim Jokowi seperti akan dilindungi, selamat,” ujar dia.
Huda menganggap proses pemeriksaan ke Hasto dan upaya pelemahan terhadap orang-orang yang kritis terhadap pemerintah membuat kehidupan demokrasi di Indonesia tidak baik-baik saja.
“Sudah tidak ada lagi wibawanya demokrasi, padahal dahulu sangat lumayan diperhatikan pertumbuhan demokrasi di Indonesia sekarang yang hancur dengan adanya hal-hal yang seperti ini,” kata dia.
Adapun, acara FGD turut dihadiri politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu, pengamat politik Saiful Huda EMS, dan Mantan Ketua YLBHI Alvon Kurnia Palma.
Eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, pakar hukum pidana Maqdir Ismail, pakar politik Ikrar Nusa Bhakti, dan mantan Komisioner Komnas HAM Choirul Anam juga hadir dalam FGD tersebut. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Puan soal Pilkada Jateng 2024, PDIP Bisa Usung Pacul dan Mungkin Dukung Ahmad Luthfi
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan