JAKARTA - Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla mengatakan draf kontrak baru kaolisi sudah diserahkan ke para peserta koalisiNamun, dari enam peserta partai koalisi hanya PKS yang tidak dilibatkan menyusun kontrak koalisi
BACA JUGA: Kawin Campur Bisa Ajak Pasangan jadi WNI
Sedangkan PPP, PKB, PAN, Golkar dan Partai Demokrat sendiri terlibat dalam penyusunan"Sudah dibagi-dibagikan ke partai koalisi, kecuali PKS yang tidak dikasi, karena memang belum diajak bicara oleh Presiden," kata Ulil di sela-sela acara diskusi di Jakarta, Kamis (7/4)
BACA JUGA: Golkar: Pro-kontra Gedung DPR Tak Pengaruhi Setgab
Menurut Ulil, tidak diajaknya PKS dalam menyusun kontrak baru karena di dalam koalisi diinginkan adanya perubahan peran antara sesama peserta partai kaolisi
BACA JUGA: Hitungan Cepat, Mile-Win Menangi Pilkada Banggai
"Akan ada pergantian menteri," katanyaNamun, isi kontrak baru koalisi enggan dijelaskan lebih lanjut UlilYang jelas kata dia, reshuffle kabinet akan dilakukan setelah kontrak baru sudah final dan ditanda tangani peserta partai koalisi"Redesain kontrak politik, baru ada pergantian menteriSaya tidak bisa bercerita banyak," tukasnya
Dijelaskan pula Ulil, redesain politik perlu dilakukan untuk mengamankan posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai akhir masa jabatannya 2014Demokrat tidak ingin lagi ada gonjang-ganjing di DPR yang mengancam pada pemakzulan seperti pada kasus hak angket mafia pajak.
Sementara itu, Ketua Divisi Komunikasi DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati Baharuddin membantah bila pengurus DPP tidak dilibatkan pada pembahasan kontrak baru koalisi tersebutKata dia, orang yang melakukan pendekatan ke partai koalisi memang bukan orang DPP Demokrat tapi bukan berarti SBY mengabaikan suara dari partai
"Tidak benar, itu memang hanya persoalan tekhnisSaya pernah ikut pada rapat pembahasan koalisiSelain itu juga dibahas masalah persiapan 2014Jadi tidak benar kalau Pak SBY hanya mendengar orang lain," tukasnya(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Citibank, DPR Simpulkan Pengawasan BI Lemah
Redaktur : Tim Redaksi