jpnn.com, TERNATE - Pemberlakukan Upah Minimum Kota (UMK) Ternate ternyata belum diterapkan kepada perawat yang dikontrak pihak swasta, terutama rumah sakit (RS). Selama ini mereka digaji di bawah Rp 1 juta.
Hal tersebut menjadi tuntutan dalam aksi yang dilakukan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di kantor Wali Kota Ternate, kemarin (16/3).
BACA JUGA: Merasa Tak Adil, Perawat: Kami Juga Layani Masyarakat
Setelah beberapa menit berorasi mereka langsung menggelar hering yang diterima langsung Sekertaris Kota (Sekkot) M. Tauhid Soleman diruang kerjanya.
Anggota PPNI Malut Ajrin Duwila menjelaskan, perawat merupakan ujung tombak medis. Bahkan dituntut 1x24 jam dalam bertugas. Hanya saja hak perawat masih diabaikan. Seperti yang terjadi di sejumlah rumah sakit swasta di Kota Ternate. "Gaji perawat yang tidak sesuai UMK, Pemkot mesti berikan sanksi. Kemudian petugas medis sukarela bisa diakomodir sesuai amanah UU ASN," kata Arjin.
BACA JUGA: Tuntut jadi PNS, Ribuan Perawat Siap Geruduk DPR
Mereka juga meminta Pemkot Ternate dalam pengambilan kebijakan terkait kesehatan juga melibatkan organisasi profesi seperti PPNI.
Sementara Sekretaris Kota (Sekkot) Ternate M. Tauhid Soleman menuturkan terkait tuntutan diangkatnya tenaga sukarela menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan PNS harus sesuai mekanisme. Sebab, dalam aturan ASN menegaskan pengakatan pegawai harus melalui seleksi.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Harga Ikan Mulai Turun
“Karena amanahnya seperti itu. Ini terkait dengan SDM dan kompetensi ASN, itupun kita juga menunggu kebijakan nasional,” jelas Sekkot.
Terkait pengawasan UMK, dirinya berjanji akan meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk melakukan pengawasan.
“Saya akan minta Disnaker untuk kawal,” jelasnya sembari menyatakan, aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Wali Kota untuk dilanjutkan ke Kementerian.(cr-02/jfr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jalan-jalan dengan Perempuan, Kawan Istri Melihat..Buk!
Redaktur & Reporter : Friederich