jpnn.com, JAKARTA - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pemerintah akan menjadikan Papua dan Papua Barat sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia.
Kebijakan itu dilakukan sebagai komitmen menjadikan Papua, bagian penting dari Indonesia.
BACA JUGA: Cerita Prajurit TNI AD Rawat Nenek Sebatang Kara di Papua
"Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widowo menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama di Papua," ujar Jaleswari, dalam diskusi Membangun Papua: Memperkuat Jati Diri dan Perjuangan Anti Rasisme, Sabtu (20/6).
Berbagai langkah dan kebijakan telah dan terus dilakukan seperti program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) di mana sekitar 600 putra-putri Papua belajar di sekolah terbaik.
BACA JUGA: Divonis Makar, Tujuh Warga Papua Mengaku Tidak Bersalah
Hal itu dilakukan selain untuk menimba ilmu, juga saling mengenal dan belajar satu sama lain.
“Bukan sekadar bagaimana mengirimkan putra terbaik, di dalamnya juga menghargai lintas kultur lintas etnis agama. Pendidikan sejatinya bukan soal program belajar mengajar tetapi bicara soal pendekatan kebudayaan, karena Bhineka maka pendidikan sejatinya menanamkan saling menghargai perbedaan. Percikan di Surabaya dan Yogyakarta itu semacam pembelajaran, baik Papua dan di luar Papua, untuk terus mempertemukan kebudayaan,” tutur Jaleswari.
BACA JUGA: John Kei Bebas Bersyarat dari Nusakambangan, Ditangkap Lagi, 20 Anak Buahnya Berani Halangi Polisi
Dia menambahkan, pemerintah pusat pun memiliki komitmen tinggi, untuk terus menambah tenaga pendidik di Papua sehingga terjadi peningkatan kualitas pendidikan yang dampaknya akan dirasakan dalam jangka panjang.
Menurut Jeleswari, apa yang dilakukan pemerintah pusat, dengan terus mendorong infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia, tentu saja tidak serta mengubah lebih baik, ada keterbatasan.
Namun, dengan melihat anak-anak muda Papua saat ini yang telah berkiprah di banyak bidang, mulai kesenian, budaya, hingga teknologi, menjadi bukti bahwa Papua dalam situasi yang baik-baik saja.
Ada optimisme, kebersamaan yang saling menguatkan, tidak seperti dipersepsikan oleh kelompok tertentu yang mengesankan Papua mendapat diskriminasi.
Tugas menguatkan Papua, kata Jaleswari, perlu melibatkan semua komponen bangsa.
Apalagi, cerita Papua sejatinya tidak seperti digambarkan pihak-pihak tertentu yang menggambarkan suram.
Padahal di Papua ada optimisme yang cerah, daerah yang indah, dengan orang-orang dan pemerintah daerah yang memiliki kepedulian akan kemajuan daerahnya.
Pembangunan yang dijalankan di Papua oleh pemerintah, diharapkan menjadi landasan menuju Papua yang lebih baik dan penuh optimisme.
Presiden pun, lanjutnya, memiliki perhatian tinggi terhadap Papua hingga 13 kali datang dan terus mendengar apa yang menjadi harapan masyarakat.
Karena itu, ia mengajak semua pihak, termasuk putra-putri Papua berkolaborasi bagaimana mengoptimalkan hal-hal baik sehingga tidak hanya berhenti di lima tahun ke depan. Apalagi Papua memiliki sumber daya manusia yang luar biasa hebat.
Pada kesempatan sama, Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, menyampaikan, pemerintah di luar negeri terus melakukan berbagai upaya untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya di Papua kepada masyarakat internasional.
Di mana pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, dan demokrasi telah mengalami lompatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
Dia mengajak putra putri asli Papua yang duduk di posisi kunci, seperti artis, seniman, birokrat, untuk bersama-sama membangun narasi positif Papua karena masyarakat internasional lebih percaya terhadap informasi dari warga asli Papua.
Ia setuju, media sosial menjadi tantangan utama. Karena itu, setiap ada narasi negatif, akan lebih baik langsung dijelaskan diklarifikasi sehingga tidak dikesankan sebagai informasi yang benar.
Opini harus dibangun secara bersama sama dan terorkestrasi. Karena itu, jangan lagi terlambat untuk memberikan klarifikasi atas informasi salah mengenai Papua.
“Untuk menyelesaikan masalah Papau semua harus bermain karena permasalahan bukan satu lembaga atau per orang, ini persoalan bersama, perlu diawali berpikir sama, berkata sama, dan akan sangat manjur jika orang asli Papua yang menjelaskan mengklarifikasi, termasuk dengan menggencarkan diplomasi budaya,” ucap Tantowi.
Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menambahkan, persoalan pengkotak-kotakan berdasar isu rasialis sejatinya telah pupus sejak deklarasi sumpah pemuda di mana dinyatakan, semua berada dalam satu nusa satu bahasa satu nasib sepenanggungungan.
Bahkan, sejatinya isu rasialis sedari dulu hanya dikelola oleh kolonialis untuk memecah belah mengkotak-kotakkan dan yang diuntungkan bukan dari pihak masyarakat.
Dia mengakui, isu rasial, kerap muncul pada momen momen politik lokal seperti Pilkada terlihat dari narasi kampanye.
Hal itu meski hanya tampil dalam politik, memiliki dampak luas, karena terkesan ada perlakuan berbeda.
Karena itu, dia meminta pemerintah untuk benar-benar memperlihatkan keadilan dan kesamaan dalam penegakan hukum, menciptakan peraturan yang tidak disktriminatif sehingga sebagian kelompok tidak merasa ada luka sejarah.
Juga, perlu terus didorong konsensus dialog bersama antara masyarakat Papua dan pemerintah serta menghilangkan pendekatan kekerasan. Sebab, hal itu tidak bisa menjadi dasar dalam membangun rasa senasib sepenanggungan.
“Dalam melakukan pembangunan itu jangan sampai punya masaaah dengan masyarakat adat atau menghancurkan budaya,” ujarnya.
Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo berharap pemerintah terus memiliki perhatian kepada Papua terutama sektor pendidikan dan sumber daya manusia.
Seperti membangun sekolah, puskesmas, sehingga betul-betul memberi imbas positif pada Papua dalam jangka panjang.
“Saya percaya Pak Jokowi sunguh-sungguh membangun Papua, dan kami apresiasi,” ucapnya.
Edo Kondologit, musisi asli Papua mengatakan, pusat dan daerah harus bersama-sama membangun Papua terlebih Presiden Jokowi memiliki perhatian besar.
Karena itu, dana besar terhadap Papua, harus dikelola secara tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Jika ada kendala persoalan, lakukan komunikasi agar kebijakan yang sudah bagus mampu dijalankan di lapangan dengan baik sehingga tidak ada kesan di luar negeri bahwa situasi Papua tidak ternah berubah.
Padahal, sudah ada banyak kemajuan. Hal lain, ia berharap agar situasi kondusif, tidak ada pernyataan yang politisi yang justru memancing permasalahan baru.
Nowela Auparay, Juara Indonesian Idol berharap, ke depan Papua semakin baik, terutama barbagai akses ke kabupaten kecil karena ada banyak potensi ekonomi tersimpan di Papua terutama keragaman budaya dan keindahan wisata.
Karena itu, akses dan konektivitas menjadi kunci agar Papua bisa semakin maju, sekaligus mendorong ekonomi kreatif. Ia pun terus menyuarakan melalui kesenian bahwa Indonesia dan Papua satu kesatuan, dan kaya budaya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad