jpnn.com, SIDOARJO - Pembebasan lahan frontage road (FR) terus dikebut. Pemkab menargetkan akhir bulan ini seluruh berkas frontage road (FR) dinyatakan lengkap. Dengan begitu, bulan depan tahapan pembayaran ganti rugi sudah berjalan.
Sekda Sidoarjo Achmad Zaini menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR). Dia meminta seluruh berkas FR yang sudah terkumpul segera diperiksa. ''Langkah percepatan harus dilakukan agar lahan segera dikuasai pemkab,'' ucapnya kemarin (22/8).
Menurut dia, percepatan pengumpulan kelengkapan dokumen memang harus dilakukan. Sebab, dari 266 berkas yang sudah terkumpul, sejauh ini baru 86 yang dinyatakan lengkap. Sisanya, 180 berkas, belum lengkap. Zaini tidak ingin pembebasan lahan kembali tersendat. ''Karena tahun depan pembangunan fisik mulai berjalan,'' tuturnya.
Nah, sebagai langkah percepatan, dia meminta petugas PUPR dan kantor pertanahan segera turun ke lapangan. Mendatangi warga yang belum melengkapi dokumen. ''Harus jemput bola turun ke lapangan,'' paparnya.
Pemeriksaan berkas juga harus dipercepat. Caranya, menambahkan petugas pemeriksa. Tujuannya, dokumen yang sudah lengkap bisa langsung diproses. Jika sesuai target, seluruh lahan milik warga akan dibebaskan bulan depan. Tahapan selanjutnya pembongkaran bangunan. Setelah itu, baru pengerjaan fisik jalan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Sidoarjo Sigit Setyawan menjelaskan bahwa pihaknya berupaya mempercepat pembebasan lahan. Jauh-jauh hari dinas PUPR melakukan serangkaian kegiatan. Salah satunya mengadakan sosialisasi pembangunan FR ke warga. ''Mayoritas sepakat pemkab membangun FR,'' paparnya.
Pemeriksaan dokumen juga dikebut. Setelah memastikan 86 berkas lengkap, Kantor Pertanahan Sidoarjo dan dinas PUPR segera memeriksa berkas yang lain.
Sigit menuturkan, pekerjaan pembebasan lahan itu tidak menunggu seluruh dokumen tuntas diperiksa. Berkas yang dinyatakan lengkap oleh Kantor Pertanahan Sidoarjo langsung masuk tahap appraisal. ''Dengan begitu, bulan depan bisa penyampaian hasil appraisal dan pembayaran,'' paparnya.
Untuk pembangunan fisik, pihaknya akan melihat anggaran yang disediakan pemkab. Untuk pembebasan lahan, disediakan dana Rp 84 miliar. ''Kalau lebih, bisa dialihkan untuk pembangunan fisik,'' ucapnya. Dinas PUPR ke depan berencana mengajukan pinjaman daerah. Sigit mengatakan, pinjaman daerah itu bisa diajukan ketika sebagian besar lahan proyek sudah dibebaskan. (aph/c15/ai)
BACA JUGA: 20 Sapi dan 58 Kambing di MAS
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peminat E-Paspor Terus Meningkat
Redaktur : Tim Redaksi