jpnn.com, SURABAYA - Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggandeng Komando Daerah Militer V/ Brawijaya dan Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam rangka mempercepat sertipikasi aset dan pengumpul data yuridis (Puldadis) bagi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Kanwil BPN Provinsi Jatim, Kodam V/ Brawijaya dan Polda Jatim, Jumat (21/5) di Kanwil BPN Provinsi Jatim.
BACA JUGA: ATR/BPN Siapkan Percepatan Redistribusi TORA dari Kawasan Hutan Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan
MoU ini juga sebagai wujud dari program Tri Juang, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama pemerintah daerah dan perangkat desa bersama-sama menuntaskan pendaftaran tanah.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil menjelaskan sesuai amanat Presiden Joko Widodo, Kementerian ATR/BPN mendapat mandat membereskan administrasi pertanahan.
BACA JUGA: Wamen ATR/BPN: Reforma Agraria Sebagai Pilar Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi
Pada 2017, Kementerian ATR/BPN mendapat target menyertipikatkan 5 juta bidang tanah.
Hasilnya, tercapai 5,4 juta bidang tanah yang tersertipikasi.
BACA JUGA: Sofyan Djalil Beri Tips Kepemimpinan untuk Para Anggota Sespimmen Polri
Pada 2018, targetnya bertambah menjadi 7 juta sertipikat.
Kementerian ATR/BPN mendaftarkan 9,3 juta.
Pada 2019, targetnya 9 juta bidang.
Tercapai 11,24 Juta bidang tanah terdaftar.
Pada 2020, terealisasi 6,8 juta bidang tanah terdaftar meski di tengah pandemi Covid-19.
"Target kami semua bahwa seluruh tanah di Indonesia akan terdaftar pada tahun 2025," tutur Sofyan dalam sambutannya.
Sofyan tak menampik partisipasi dan bantuan berbagai pihak akan membantu merealisasikan percepatan sertipikasi tanah.
Oleh karena itu, kerja sama yang dilakukan Kanwil BPN Provinsi Jatim ini diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sertipikasi tanah.
Tak hanya itu, dia berharap kerja sama beberapa pihak ini menjadi upaya penanganan permasalahan tanah aset milik Kodam V/Brawijaya dan Polda Jatim.
Menurut dia, di lapangan nanti BPN akan dibantu kelurahan, kepala desa, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
“Tujuannya agar semua tanah tersertipikatkan dan mengurangi konflik pertanahan," jelasnya.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Jatim Jonahar menjelaskan penandatanganan MoU dengan Kodam V/ Brawijaya dan Polda Jatim ini akan membantu menyertipikatkan aset institusi khususnya aset milik kedua institusi itu dengan target tuntas pada 2022.
Sebelumnya, Kanwil BPN Provinsi Jatim juga sudah bekerja sama dengan Polda Jatim dalam penyelenggaran program PTSL. Namun, kata Jonahar, saat ini yang perlu mendapat perhatian penuh di Jatim adalah pengumpulan data yuridis.
"Kami meminta bantuan dari semua pihak mulai dari Kodam V/Brawijaya, Polda Jawa Timur hingga Babinsa dan Babinkamtibnas untuk bekerja sama dengan kami menyertipikatkan tanah. Semoga pertanahan di Jawa Timur menjadi tertib," kata Jonahar.
Apresiasi juga disampaikan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ada dan bersepakat mendukung program PTSL yang begitu masif di Jatim.
Menurutnya, hal seperti ini menjadi bagian yang sangat penting terlebih dalam bidang pertanahan. Pendaftaran tanah juga teramat penting untuk mengurangi konflik pertanahan.
"Saya rasa kecepatan Kanwil BPN Jatim juga dibarengi oleh kantah seluruh Jawa Timur. Saya juga melihat bahwa pihak Kodam V/Brawijaya dan Polda Jawa Timur akan membuat tim yang kuat sekali. Saya rasa ini akan menjadi penguatan demi kelancaran program pertanahan di Jawa Timur," katanya.
Dalam acara ini, juga berlangsung peresmian tiga masjid di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jatim, yaitu masjid pada Kanwil BPN Provinsi Jatim, masjid Kantah Kabupaten Sidoarjo, dan Masjid Kantah Kabupaten Probolinggo. Peresmian tiga masjid ini dilakukan langsung Sofyan A. Djalil dan disaksikan oleh Khofifah. (*/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy