Perda Ahmadiyah, Bukti Pembangkangan

JAKARTA - Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, menilai pemerintahan Susilo Bambang  Yudhoyono (SBY)-Boediono tidak efektifBuktinya, kata Yudi, berbagai perintah presiden tidak dijalankan secara baik oleh para menteri dan gubernur di banyak daerah

BACA JUGA: Agung Minta Rekannya di Golkar Berpolitik Sejuk

"Perintah atau sabda presiden tidak lagi dijalankan secara baik oleh menteri dan para gubernur di daerahFakta tersebut dapat dijadikan salah satu indikator bahwa Pemerintahan SBY-Boediono tidak efektif lagi," tegas Yudi Latif, dalam diskusi bertema "Menimbang Efektifitas Pemerintahan", di Akbar Institute, Jakarta, Kamis (3/3).

Contoh terkini tentang tidak efektifnya pemerintahan, lanjut Yudi, adalah berlomba-lombanya pemerintah daerah melarang aktifitas jamaah Ahmadiyah di daerahnya, baik melalui peraturan daerah (Perda) maupun melalui mekanisme peraturan gubernur (Pergub).

"Padahal, urusan agama menurut undang-undang adalah wewenang pemerintah pusat

BACA JUGA: Selamatkan TKI Darsem dari Tiang Gantungan

Tapi karena daerah melihat tidak adanya upaya sungguh dari pusat untuk menyelesaikannya, maka pemda merasa perlu mengambil tindakan cepat guna mengantisipasi kerusuhan yang bersumber dari agama tidak terjadi di daerahnya masing," ujar Yudi Latif.

Demikian juga halnya ancaman dari Forum Pembela Islam (FPI) yang secara tegas akan menurunkan SBY dari jabatan presidenDemikian juga disaat pemuka dan tokoh lintas agama secara terbuka menuding SBY telah melakukan delapan kebohongan

BACA JUGA: Komposisi Parpol Koalisi Bisa Berubah

"Sebagai presiden, SBY juga diamJadi memang tidak ada  efektifitas pemerintah ini," ungkap Yudi.

Jadi pemerintahan ini dalam posisi ada tapi tiada, karena gagal atau tidak lagi mendeliver berbagai masalah publik, imbuhnya.

Lebih lanjut, Yudi mengemukakan tiga hal penyebab tidak efektifnya pemerintahan SBY-BoedionoPertama, rendahnya kemampuan membangun solidaritas kerjasama dengan berbagai stake holder di negeri iniKedua, lumpuhnya kekuatan SBY dalam berkomunikasi dengan pimpinan lintas agama dan masyarakat.

"Ketiga, ini lebih membahayakan lagiPemerintah menabuh gendang perang dengan media society sebagaimana yang dilakukan oleh Seskab Dipo Alam dengan cara menyerukan boikot pasang iklan pemerintah terhadap media yang dinilai menjelek-jelekan pemerintah," tegasnya.

Ini menunjukkan bahwa Seskab melihat uang APBN yang dimiliki oleh pemerintah itu tidak lagi sebagai miliki rakyat negeri ini, tapi dipandang sebagai uang milik pemerintah SBY-BoedionoIni sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, imbuhnya.

Selain itu, Yudi juga mengkritisi kegagalan komunikasi Presiden SBY yang terhadap para pembantunya dengan cara menggunakan surat"Masak presiden kirim surat ke menteri untuk urusan-urusan yang telah didelegasikannyaKalau tidak beres kerja pembantunya, dipanggil saja secara langsungItu lucu," tegasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Langsung Suburkan Komersialisasi Jabatan