jpnn.com - JAKARTA - Isu reklamasi teluk Jakarta dinilai sudah jauh keluar dari subtansi masalah.
Menurut Koordinator Goverment Policy Observers, Martyn Herlambang, perdebatan reklamasi sudah dipaksakan menjadi konsumsi publik dengan mengabaikan tujuan utama pembangunan dan sejarah.
BACA JUGA: Haji Lulung: Ahok Emang Kagak Ngerti Tax Amnesty
"Sudah tidak menarik melihat perdebatan reklamasi seperti saat ini. Semua orang bicara reklamasi, tapi tidak dalam kapasitasnya berteori tentang itu. Bicara reklamasi teluk Jakarta jangan dilepaskan dari sejarah masa lalu mengapa Kepres tentang reklamasi dikeluarkan pemerintah pusat," ujar Martyn di Jakarta, Rabu (5/10).
Ia mengatakan, melihat reklamasi tidak boleh sepotong-sepotong dengan mengacu pada kenyataan saat ini ketika ramai diperdebatkan. Akhirnya yang terjadi adalah distorsi sejarah, mengapa reklamasi diperlukan.
BACA JUGA: Kriminalisasi Kurator Meranti Maritime Masih Berlanjut
Menurutnya, reklamasi teluk Jakarta berangkat dari kesadaran pemerintah pusat saat itu untuk mencari solusi komprehensif guna mengatasi masalah Ibukota.
Mulai dari revitalisasi teluk Jakarta yang semakin tercemar, upaya pemekaran wilayah Ibukota yang luas wilayahnya terbatas, dan lainnya.
BACA JUGA: Ratusan Polisi Berjaga-jaga Jelang Sidang Tuntutan Jessica
Dari situlah keluar Kepres 52 Tahun 1995, tentang reklamasi pantai Utara Jakarta.
Namun, jika perdebatan tentang reklamasi hanya melihat pada kenyataan saat ini, menurut Martyn tidak fair, karena melupakan sejarah panjang yang sudah mengatur kenapa reklamasi itu dibutuhkan.
"Pemerintah tentu lebih tahu apa permasalahan yang dihadapi sebuah wilayah, dan menjadi tanggung jawab mereka untuk mencarikan solusi. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring isu ini untuk kepentingan politik menjelang Pilkada. Jika pemerintah sudah yakin proyek ini clear, sebaiknya jalankan saja," tandas Martyn.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hadeuuh..Banjir Lagi, Banjir Lagi
Redaktur : Tim Redaksi