jpnn.com, SULAWESI UTARA - Tim monitoring dan evaluasi Program Tol Laut dan Rumah Kita Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) performa Trayek T-5 Tol Laut di Pelabuhan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Negara Filipina.
Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mendapatkan masukan langsung dari daerah dan masyarakat serta para pengguna tentang ketepatan waktu jadwal kapal dan berbagai masalah yang timbul di trayek tersebut yang nantinya akan menjadi bahan perbaikan pada 2018.
Selain itu sebagai salah satu upaya mewujudkan Rumah Kita di Tahuna, sehingga kegiatan ini ikut menggandeng BUMN yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Rumah Kita di Tahuna yaitu PT Pelindo II, serta BUMN pemasok logistik yakni PT Semen Indonesia dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
“Dalam kunjungan tersebut kami juga melakukan penelitian harga di tingkat distributor sampai dengan pengecer dan menjajaki kerja sama pemanfaatan gudang Pelabuhan Tahuna yg dikelola oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) sebagai gudang Rumah Kita,” ujar Kepala Sub Direktorat Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko.
Selain itu, lanjut Wisnu, Tim Monev juga melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas terkait serta mengadakan pertemuan dan sosialisasi Tol Laut dan Rumah Kita di depan pengusaha lokal.
“Kegiatan silaturahmi dan sosialisasi di depan pengusaha juga untuk meyakinkan pengusaha lokal bahwa hadirnya BUMN di Rumah Kita bukan untuk menjadi kompetitor mereka, tetapi justru bersinergi dalam memasok daerah dengan barang kebutuhan pokok masyarakat setempat,” imbuhnya.
Ditemui di tempat terpisah, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bay M. Hasani berharap dari kegiatan monev ini bisa diketahu apa saja yang harus dievaluasi dan diperbaiki agar ke depan khususnya di Tahun Anggaran 2018 pelayanan Tol Laut dan Rumah Kita bisa lebih baik.
“Kami juga akan terus melakukan pemantauan di wilayah lain yang dilalui tol laut agar Pemerintah bisa hadir untuk menjaga pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dibutuhkan masyarakat, mengendalikan disparitas harga serta memacu pengiriman hasil industri lokal di wilayah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan,” imbuh Bay.(chi/jpnn)
BACA JUGA: Pemerintah Harus Hormati Putusan MA Soal Permenhub 26/2017
BACA JUGA: Kemenhub Bakal Gelar Misbar di Monas
BACA JUGA: Kemenhub Hibahkan ex Kantor Pelayanan Pelabuhan, Nominalnya?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bandara Kertajati Bukti Rasa Cinta Jokowi Kepada Warga Jabar
Redaktur & Reporter : Yessy