jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Terbuka (UT) Prof Ojat Darojat mengusulkan program wajib kuliah kepada pemerintah untuk menjawab harapan Presiden Jokowi mewujudkan SDM berkualitas dan unggul. Hal ini juga bentuk keadilan sosial bidang pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kesempatan mendapatkan akses layanan pendidikan merupakan harapan semua orang dan dijamin dalam UUD. Keadilan sosial dalam bidang pendidikan harus diwujudkan melalui beragam program pembangunan pendidikan," kata Prof Ojat dalam pembukaan Dies Natalis ke-37 dan Disporseni Nasional UT tahun 2021, Kamis (24/6).
BACA JUGA: Kuliah Desa, Gus Halim Paparkan SDGs hingga Peningkatan Kapasitas Pendamping
Program wajib kuliah UT, lanjutnya, akan menjadi instrumen strategis pemerintah dalam merealisasikan keadilan sosial bagi masyarakat di bidang pendidikan.
UT sendiri telah mengimplementasikan hal strategis itu dengan bersinergi dengan seluruh perguruan tinggi konvensional dan institusi lainnya.
BACA JUGA: Rektor Uhamka Pastikan Tak Ada Kenaikan Uang Kuliah, Pembayaran Bisa Dicicil
"Program wajib kuliah adalah upaya strategis untuk mendukung keinginan Pak Jokowi di periode kedua yang fokus pada kualitas SDM," ujar dia.
Dia menjelaskan pada umumnya orang tidak kuliah karena ada dua hal. Pertama, karena alasan tidak punya biaya. Artinya kuliah dinilai mahal. Kedua, karena letak geografis. Hal ini biasanya bagi mereka yang tinggal di lokasi terpencil sehingga tidak memungkinkan kuliah di kota besar.
BACA JUGA: Perluas Layanan Perbankan di Lingkungan Kampus, BTN Gandeng Universitas Terbuka
Selain itu ada faktor lainnya misalnya karena adanya pekerjaan dan kehidupan sosial lainnya.
"Atas dasar itulah sejak didirikan 37 tahun lalu UT dihadirkan pemerintah guna menjawab dua persoalan tersebut," kata Prof Ojat.
Pertama, UT secara konsisten menawarkan program pendidikan berkualitas dengan biaya yang sangat terjangkau sehingga diharapkan semua masyarakat memiliki kesempatan menempuh pendidikan tinggi.
"Bahkan, ke depan saya berharap biaya pendidikan di UT bisa dilakukan secara gratis bagi mahasiswa dan biaya operasional UT ditanggung pemerintah dan stakeholder lainnya," ujarnya.
Menurut Prof Ojat, uang kuliah tunggal (UKT) untuk mahasiswa gratis akan memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat agar bisa merasakan pendidikan tinggi sebagai wujud keadilan sosial di bidang pendidikan melalui program wajib kuliah.
"Saya ulangi lagi, kami mengharapkan ke depan biaya UKT di UT bisa gratis bagi mahasiswa. Biaya operasional UT nantinya akan ditanggung oleh pemerintah dan stakeholder lainnya dan itu sangat memungkinkan," ujarnya.
Dia mencontohkan biaya UT dalam setahun Rp1,5 triliun, dengan kolaborasi antara pemerintah dan stakeholder lainnya, menggratiskan uang kuliah bagi mahasiswa, itu sangat memungkinkan.
"Saya yakin dengan peran serta pengumpulan CSR dari stakeholder itu sangat memungkinkan dan bisa menampung mahasiswa yang besar tetapi tetap berkualitas," ujar Prof Ojat.
Kedua, masalah geografis tidak jadi masalah, karena UT merupakan lembaga pendidikan yang terdepan dalam pendidikan jarak jauh (PJJ).
Sebelum universitas lainnya melakukan, UT lebih dulu melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring sehingga tidak terkendala oleh lokasi, waktu, dan kegiatan lainnya.(esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad