jpnn.com, JAKARTA - KPK berupaya mencari tahu aliran uang hasil suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).
Salah satu pihak yang diperiksa, yakni mantan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PPP Puji Suhartono (PS).
BACA JUGA: Ssst, Begini Penjelasan Terbaru KPK soal Pemeriksaan Saudara Harun Masiku
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya sudah memeriksa Puji pada Selasa (19/1).
Puji yang berstatus tersangka dalam perkara ini diperiksa kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka yang juga eks Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Labura Agusman Sinaga.
BACA JUGA: Saat Banjir Bandang Datang Neni Sedang Menyiapkan Sarapan, Ya Allah, Astagfirullah...
"Didalami keterangannya mengenai adanya dugaan aliran sejumlah dana ke tersangka AGS (Agusman Sinaga) dan pihak-pihak lainnya terkait usulan anggaran DAK Bidang Kesehatan Tahun 2018 di Kabupaten Labura," kata Fikri melalui keterangan yang diterima, Rabu (20/1).
KPK sendiri sudah merampungkan berkas perkara dan menyerahkan barang bukti serta tersangka Agusman, serta Bupati nonaktif Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah Sitorus ke jaksa penuntut umum pada Kamis (7/1).
BACA JUGA: Buka-bukaan Pasien Wisma Atlet yang Begituan Sejenis dengan Perawat, Ya Ampun
Dalam kasus ini, KPK juga sudah menetapkan anggota DPR Fraksi PPP 2014-2019 Irgan Chairul Mahfiz sebagai tersangka.
Perkara yang menjerat keempatnya merupakan pengembangan dari dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN-P 2018 yang diawali dengan operasi tangkap tangan pada Mei 2018.
Dalam operasi senyap, duit Rp 400 juta disita dan enam orang ditetapkan tersangka, yaitu eks anggota DPR Amin Santono dan Sukiman serta Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.
Lalu Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Papua Natan Pasomba, kontraktor Ahmad Ghiast, dan pihak swasta Eka Kamaluddin. Keenamnya, telah divonis bersalah.
Pada 10 April 2017 Pemkab Labura mengajukan DAK 2018 melalui program e-planning senilai Rp 504.734.540.000. Kharuddin menugaskan Agusman menemui Yaya dan Rifa Surya di Jakarta untuk membahas potensi anggaran dan meminta bantuan.
Keduanya, bersedia dan minta fee dua persen dari dana yang diterima. Yaya dan Rifa diduga menerima uang dari Kharuddin lewat Agusman sebanyak SGD 80 ribu.
Setelah Kemenkeu mengumumkan Labura memperoleh DAK 2018, Yaya dan Rifa kembali diberikan SGD 120 ribu dari Kharuddin melalui Agusman.
Pada Januari 2018, Rifa memberitahu anggaran DAK 2018 untuk pembangunan RSUD Aek Kanopan Rp 30 miliar belum dapat di-input dalam sistem Kemenkeu. Situasi itu Yaya teruskan kepada Agusman sekaligus meminta fee Rp 400 juta yang kemudian disetujui.
Perkembangan selanjutnya, April 2018, Yaya dan Rifa kembali bertemu Agusman di Jakarta. Dalam agenda itu diduga ada pemberian uang dari Kharuddin melalui Agusman senilai SGD 90 ribu secara tunai dan transfer Rp 100 juta ke rekening Puji.
Sementara Irgan yang saat itu anggota Komisi IX DPR diduga membantu dalam mengupayakan pembahasan di Kementerian Kesehatan atas DAK bidang kesehatan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dari perbuatan itu, KPK menerka Irgan turut kecipratan duit dalam kasus ini.
Atas perbuatannya, Kharuddin dan Agusman disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal (5) ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara, Puji dan Irgan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juntco Pasal 65 KUHP. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga