Periksa Hasto PDIP, KPK Dinilai Jadi Alat Kekuasaan Jokowi

Selasa, 20 Agustus 2024 – 20:03 WIB
Koalisi Masyarakat Peduli Hukum melaksanakan demonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (20/8). Supplied for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Beberapa orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Hukum melaksanakan demonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (20/8).

Trian, koordinator Koalisi Masyarakat Peduli Hukum mengingatkan penting bagi KPK mengedepankan independensi dalam menegakan hukum.

BACA JUGA: Hasto Sebarkan Potongan Pidato Jokowi, Qodari Merespons

"Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen," kata Trian, Selasa.

Dia menyebut koalisi perlu mengingatkan soal independensi karena KPK belakangan kehilangan integritas dalam menangani kasus rasuah akibat digunakan sebagai alat.

BACA JUGA: Hasto Sebut Kapasitasnya di Timses Jokowi di KPK, Lalu Ungkap Erick Thohir dan Budi Karya

"Sebab, KPK hanya dijadikan alat kekuasan politik semata," ujar Trian.

Dia menyinggung pemanggilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang membuat KPK dicap sebagai alat politik penguasa, yakni Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

BACA JUGA: KTP Milik Kader PDIP Ikut Dicatut, Hasto Duga Ada yang Mau Buat Kandidat Boneka 

"Koalisi Masyarakat Peduli Hukum melihat pemanggilan Hasto hanya sebagai kepentingan politik kekuasaan Jokowi," lanjut Trian.

Dia mengatakan Hasto belakangan menjadi tokoh yang rutin mengkritik Jokowi dan berujung dengan aksi pemanggilan KPK.

"Pemanggilan Hasto juga bagian dari upaya Jokowi untuk memuluskan skenario kotak kosong dalam Pilkada mendatang," ujarnya.

Dari situ, kata Trian, koalisi menyampaikan beberapa pernyataan seperti mendukung Hasto tak takut menghadapi aksi zalim penguasa.

Koalisi, lanjutnya, mendesak KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang agar sesuai dengan perintah konstitusi dan bukan berdasarkan kepentingan politik Jokowi.

"Mendesak KPK agar tetap berintegritas dan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya," ujar Trian. (ast/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler