Periksa Proyek Kesekjenan DPR

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Syafrin Romas, berharap pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa seluruh kegiatan proyek yang ditangani pihak Kesekjenan DPR RI.

"Jangan hanya sebatas mendorong KPK memeriksa proyek renovasi gedung senilai Rp33,4 miliar ituBerbagai proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kesekjenan DPR RI pantas untuk diperiksa," saran Syafrin Romas, di DPR Senayan Jakarta, Selasa (18/11).

Menurut Syafrin Romas yang juga anggota BURT DPR, renovasi ruang kerja anggota DPR adalah wajar

BACA JUGA: Polisi Tak Tegakkan HAM

Yang kita pertanyakan, kenapa biayanya bisa membengkak hingga Rp33,4 miliar"Ini tak wajar,” tegas Syafrin Romas.

Syafrin menjelaskan, jika biaya untuk menyekat seluruh ruang kerja anggota DPR saja mencapai Rp26 miliar, berarti anggaran untuk satu ruangan menelan biaya Rp400 juta lebih

BACA JUGA: Terkait TAA, Kristina Bersaksi

Angka itu sangat fantastis dan bisa dijadikan pintu masuk untuk memeriksa seluruh proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kesekjenan DPR.

Syafrin yang sebelum jadi Anggota DPR juga menggeluti bidang konstruksi dan bangunan tahu persis berapa biaya riil yang mesti digunakan untuk urusan renovasi ruang kerja anggota DPR"Karenanya, dari total keseluruhan anggaran Rp33,4 miliar dan diukur dengan beban pekerjaan, sangat banyak kejanggalan," kata Syafrin, tanpa menyebut prakiraan yang dia hitung.

Kejangalan lain, sambungnya, tender renovasi DPR selalu dimenangkan pemain lama

BACA JUGA: PGN Tak Turunkan Harga Jual ke PLN

“Dari dulu perusahaan pemenangnya itu-itu sajaTahun lalu, waktu bangun gedung Setjen DPR pemenangnya juga itu, bangun Wisma DPR di Kopo-Bogor juga perusahaan yang samaSekarang perusahaan itu lagi, ada apa ini?" tanya dia(Fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dikecam, Penghentian Paksa Syuting Lastri