jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengingatkan instansi pusat maupun daerah untuk segera melakukan pendataan honorer.
Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Alex Denni mengatakan pendataan tersebut untuk memetakan dan mengetahui jumlah pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
BACA JUGA: Kamaruddin Merasa Dimusuhi, Mahfud MD Bereaksi, Oh Kalimatnya
Setiap instansi pemerintah harus melakukan pendataan tenaga non-ASN paling lambat 30 September 2022. Itu berarti masih tersisa 29 hari lagi
"30 September itu paling telat ya," kata Alex, Kamis (1/9).
BACA JUGA: Tahapan Pengadaan PPPK 2022 Dimulai, Honorer & Pelamar Umum Siap-Siap ya
Dia menjelaskan pendataan ini dilakukan agar ada kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN.
Perlu diingat, pendataan tersebut bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes. Namun, untuk mencari solusi atas persoalan ini.
BACA JUGA: Penjelasan BKN soal Syarat Pendataan Non-ASN Bagi Honorer K2, Simak Baik-BaikÂ
“Masing-masing instansi pemerintah agar mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN,” terang Alex.
Alex mengungkapkan Plt. MenPAN-RB Mahfud MD sudah mengimbau pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat inventarisasi data pegawai non-ASN dan menyampaikan data tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 30 September 2022.
Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.
“Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN atau honorer lagi,” jelas Alex.
Penyelesaian masalah tenaga non-ASN tidak bisa dilakukan dengan solusi tunggal. Penataan tenaga non-ASN harus diselesaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.
“Jadi, harus ada keseimbangan antara efektivitas organisasi, ketersediaan anggaran, dan kebutuhan,” jelasnya.
Setelah pemetaan ini utuh, akan disusun kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini satu per satu sesuai kebutuhan formasi.
Saat ini, terangnya KemenPAN-RB telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait kebutuhan guru.
Begitu juga dengan tenaga kesehatan, yang pendataan tenaga non-ASN telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan.
Alex menegaskan pemerintah akan menindak tegas oknum yang memanfaatkan momentum pendataan non-ASN untuk melakukan praktik percaloan atau KKN.
Dia pun meminta para Pejabat Yang Berwenang (PyB) untuk menindak tegas ASN yang memperjualbelikan data tenaga non-ASN.
“Tenaga honorer yang dimintai uang atau jika mendengar informasi dengan iming-iming dimasukkan ke dalam database tenaga non-ASN, silakan laporkan agar ditindak secara tegas,” pungkas Alex. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad