jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyampaikan perintah terbaru terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Kali ini, Jokowi memerintahkan pembangunan IKN Nusantara harus tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, meskipun skala pengerjaan yang dilakukan akan begitu besar.
BACA JUGA: Ada Patok Batas Tanah di KIPP IKN Nusantara, Kementerian ATR/BPN Merespons Begini
“Jumlah pekerja dan nanti jumlah material akan cukup banyak. Jadi, nanti tetap memperhatikan kondisi lingkungan hidup," kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono seusai rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/6).
Bambang menjanjikan dalam konversi hutan menjadi kawasan IKN akan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
BACA JUGA: IKN Nusantara Rentan Ancaman Serangan Udara, Jenderal Andika Merespons
Dengan begitu, kata dia, pembangunan IKN akan tetap mengedepankan konsep pembangunan hijau dan pertumbuhan berkelanjutan.
“Misalnya kita akan melakukan reforestrasi atau penanaman kembali sehingga kejayaan hutan tropis kita akan terwujud dan ada target-target kita ke depan sehingga keberlanjutan, forest city untuk Nusantara ini benar-benar kita dapat wujudkan dengan baik," ujarnya.
BACA JUGA: Gubernur Kaltim Pastikan Air Keran di IKN Bisa Langsung Diminum
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, kata Bambang, akan menjadi kota hijau, kota cerdas, kota yang inklusif dan kota yang bertumbuh secara berkelanjutan.
Selan itu, ujar Bambang, Presiden juga memerintahkan agar pembangunan IKN turut melibatkan masyarakat setempat.
“Kondisi bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. kami juga mengharapkan nanti ada pola di mana masyarakat bisa terlibat langsung di dalam pembangunan ini, dan saya kira itu sedang dimatangkan oleh tim transisi," ujar dia.
Eks Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) itu juga memaparkan akan terdapat skala pembangunan yang besar pada 2023 agar pengerjaan IKN tahap pertama dapat rampung pada 2024.
Kementerian dan lembaga (K/L) yang tergabung dalam tim transisi pemindahan IKN terus mematangkan konsolidasi dan koordinasi," kata dia.
"Ada kekhususan di dalam pelaksanaan. Misalnya nantinya akan ada beberapa jumlah yang cukup besar untuk pekerja di lapangan. Jadi, diperkirakan 2023 itu kami akan menampung 150 ribu hingga 200 ribu pekerja di lapangan," kata Bambang.
Adapun, dalam pembangunan IKN tahap pertama di 2020-2024, pemerintah menargetkan dapat membangun beberapa infrastruktur inti, antara lain Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor-kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan di area utama IKN Nusantara.
Sedangkan pembangunan IKN tahap dua akan dilakukan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045.(antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich Batari