Perintahkan KUR TKI Segera Dijalankan

Rabu, 07 Oktober 2015 – 23:25 WIB
Ilustrasi.

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan perintah agar Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) segera dijalankan.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan, percepatan pelaksanaan KUR itu guna mengurangi biaya tinggi yang selama ini dibebankan ke TKI.

BACA JUGA: Menkes: Masker N95 Lebih Cocok untuk Menghalangi...

"Yang namanya TKI kan orang lemah, mereka selama ini mengalami hambatan akses kekuangan. Dengan KUR TKI ini mereka bisa rasakan akses keuangan untuk biaya penempatan. Itu yang diperintahkan Presiden agar KUR bisa segera dijalankan," kata Nusron.

Menurut Nusron, dengan pemberian KUR bagi TKI, diharapkan beban beban mereka akan semakin ringan. Sebab selama ini TKI saat awal pemberangkatan dan penempatan sudah dijerat utang akibat cost structure atau biaya struktur penempatan dengan dikenakan bunga 31 persen flat oleh PPTKIS yang memberangkatkannya.

BACA JUGA: Asap Belum Diputuskan jadi Bencana Nasional

"KUR TKI harusnya sudah jalan pada bulan Agustus. Kami sudah berkoordinasi langsung dengan pihak bank bersama PPTKIS dan APJATI," ungkapnya.

Ketua Umum GP Ansor ini berharap, pekan depan KUR untuk TKI sudah bisa dicairkan dan para calon TKI di bank sebagai penyalur. Yakni Bank BNI, BRI, Mandiri, BII Maybank, dan Sinarmas.

BACA JUGA: Pemerintah Abu-abu Sikapi Bantuan Luar Negeri

Sebelumnya, dalam pertemuan BNP2TKI bersama Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) dan seluruh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Nusron menjelaskan, KUR ini nantinya akan membuat beban yang terbilang mahal oleh para TKI menjadi murah. 

Selain itu, nantinya TKI juga dalam menerima gaji bisa lewat banking sistem.

"Selama ini kan gaji mereka (TKI) tidak melalui banking sistem tapi dibayar cash. Dan yang membiayainya pihak koperasi simpan pinjam yang mana pengurus di dalamnya orang-orang buangan. Untuk itu, kami nanti akan berikan pengawas secara otoritas serta pengontrolan yang baik," ucapnya. (mas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Katanya Negara Maritim, Tapi Jumlah Kapal Navigasi Indonesia Masih Jauh dari Ideal


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler