jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) menggelar agenda pemilihan pucuk pimpinan lewat musyawarah nasional (munas), kongres, atau muktamar pada 2019.
Awalnya diprediksi hangat, tetapi dalam perjalannya tidak demikian. Hampir semua partai yang menggelar pemilihan ketum pada 2019, ini berakhir aklamasi. Tidak ada pemilihan, dan pemungutan suara. Ketum petahana melenggang mulus kembali menduduki singgasana.
BACA JUGA: Momen Megawati dan Wishnutama Tiba-tiba Berhenti Saat Meninjau Stan Trisakti Tourism Award
Tidak hanya parpol, lembaga negara pun aklamasi memimpin pimpinan. Salah satunya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berbeda dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang harus menggelar pemilihan. Pun demikian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang harus ditentukan lewat mekanisme uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sementara ketua DPR dipilih secara proporsional sesuai mekanisme Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3. Partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 berhak mendapat jatah ketua DPR.
BACA JUGA: Megawati Ledek Prabowo Subianto Keleleran, Jokowi Terkekeh-kekeh
Berikut catatan jpnn.com:
BACA JUGA: Polemik Ucap Selamat Natal, PBNU Kutip Pendapat Syekh Yusuf al-Qaradhawi
Megawati Soekarnoputri dikukuhkan kembali menjadi ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP 2019-2024 dalam Kongres V di Sanur, Bali, Kamis 8 Agustus 2019. Pengurus PDI Perjuangan dari seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri meminta dan menyetujui agar Megawati kembali memimpin partai lima tahun ke depan. Tidak ada calon lain selain Megawati dalam Kongres V PDI Perjuangan itu. Putri Proklamator RI Bung Karno itu pun terpilih secara aklamasi. Megawati memimpin PDIP sejak 1999. Artinya, Mega memimpin partai selama 25 tahun sampai 2024 mendatang.
Nama Mega menjadi satu-satunya calon ketum sebelum Kongres V. Tidak ada satupun nama lain yang terdengar akan menjadi calon ketum menantang Megawati. Setelah terpilih, Megawati beberapa hari berikutnya mengumumkan kepengurusan DPP PDI Perjuangan. Hasto Kristiyanto kembali dipercaya sebagai sekjen PDI Perjuangan. Ini merupakan rekor baru, karena Hasto dua periode berturut-turut menjadi sekjen.
2. Abdul Muhaimin Iskandar
Politikus kawakan yang karib disapa Gus AMI terpilih secara aklamasi sebagai ketum 2019-2024 dalam Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2019 di Nusa Dua, Bali, Rabu 21 Agustus 2019.
Gus AMI sudah menjabat ketum PKB sejak 2005. Dengan demikian, Gus AMI sudah memimpin PKB selama 14 tahun hingga 2019, atau 19 tahun sampai 2024 mendatang.
Penetapan Gus AMI sebagai ketum PKB 2019-2024 berdasar dukungan dan permintaan DPW PKB se-Indonesia saat menyampaikan pandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban DPP PKB 2014-2019.
Nama Gus AMI memang digadang-gadang sebagai calon tunggal ketum PKB jauh sebelum Muktamar digelar. Anggota Dewan Syura PKB Maman Imanulhaq misalnya. Dalam diskusi "Ngebut Munas Parpol Jelang Kabinet Baru" di Jakarta, Sabtu 20 Juli 1982, Maman memastikan Muktamar PKB nanti akan kembali memilih Muhaimin sebagai ketum. "Kami akan memilih Cak Imin kembali memimpin kami di Muktamar (2019),” kata Maman.
Dia menjelaskan, saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan DPRD provinsi maupun kabupaten dari PKB, hampir 50 anak muda yang dia uji menyebut Muhaimin merupakan faktor penting dalam mendongkrak suara partai nahdiyin itu di Pemilu 2019. PKB mampu meraup suara lebih dari 13.570.000 pada Pemilu 2019. Raihan itu lebih tinggi ketimbang 11 juta suara PKB pada Pemilu 2014.
3. Surya Paloh
Surya Paloh juga kukuh sebagai ketua umum Partai NasDem. Bos Media Grup, itu terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum partai yang mengusung gagasan restorasi Indonesia tersebut. Surya terpilih aklamasi dalam Kongres II Partai NasDem 8-11 November 201o di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Tidak ada satupun nama yang muncul sebagai pesaing Paloh yang telah menjadi ketum Partai NasDem sejak Januari 2013 menggantikan Patrice Rio Capella itu.
Surya sebelumnya berharap kongres memunculkan banyak kader yang layak menjadi ketum. "Coba tanya sama kader partai, kenapa satu nama. Cari, kalau bisa dua, tiga nama. Itu kan lebih bagus," kata Surya di arena Kongres, Sabtu (9/11).
Surya menyampaikan hal itu lantaran 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem kembali mengusulkannya menjadi ketum.
Petahana Airlangga Hartarto langgeng duduk di kursi ketua umum Partai Golkar. Menteri Koordinator Perekonomian itu terpilih secara aklamasi sebagai ketum 2019-2024 dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Ritz Charlton, Jakarta, 3-6 Desember 2019. Airlangga telah memimpin partai berlambang pohon beringin itu sejak 2017 lalu.
"Mengingat dan seterusnya, memerhatikan saran di Rapat Munas. Memutuskan, menetapkan, pengesahan Ketum Golkar masa bakti 2019-2024. Pertama, mengangkat dan mengesahkan Airlangga Hartarto sebagai Ketum," kata Sekretaris Sidang Paripurna IV Munas X Golkar Sarmuji saat membacakan hasil persidangan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (4/12).
Sebelum Munas, ada sembilan kandidat mendaftar sebagai calon ketum beringin termasuk Airlangga. Mereka adalah Bambang Soesatyo, Ridwan Hisjam, Ali Yahya, Achamad Annama, Indra Bambang Utoyo, Agun Gunandjar Sudarso, Derek Lopatty dan Aris Mandji. Bambang Soesatyo disebut-sebut sebagai calon kuat yang akan bersaing dengan Airlangga. Namun, ketua MPR itu menyatakan mundur dari pencalonannya sebagai ketum Partai Golkar 2019-2024. Pernyataan mundur itu disampaikan langsung Bamsoet di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (3/12) atau sehari sebelum Munas digelar. Pengunduran diri Bamsoet ini cukup mengagetkan publik. Pasalnya, Bamsoet sudah mendeklarasikan diri maju sebagai ketum dan serius untuk menjadi pucuk pimpinan di Partai Golkar.
Bamsoet mengungkapkan mundur setelah bertemu politikus senior Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi. "Dengan semangat rekonsiliasi yang telah kami sepakati bersama, demi menjaga soliditas dan keutuhan Partai Golkar, saya pada sore hari ini menyatakan tidak meneruskan pencalonan saya sebagai kandidat Ketua Umum Golkar untuk periode 2019-2024," kata Bamsoet.
Politikus kawakan yang karib disapa OSO itu terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 2019-2024. Mantan Ketua DPD dan Wakil Ketua MPR itu didaulat secara solid oleh 34 DPD dan 514 DPC Partai Hanura se Indonesia dalam Munas III Selasa (17/12) malam di Golden Ballroom, The Sultan Hotel, Jakarta.
Proses penetapan OSO menjadi ketua umum Partai Hanura berjalan secara demokratis dalam sidang pleno di arena Munas III.
Ketua DPP Partai Hanura Inas Narsullah mengatakan 34 DPD dan mayoritas DPC bulat mendukung OSO menjadi ketum. "Sudah ditetapkan menjadi ketua umum lagi," kata Inas, Rabu (18/12).
Dengan demikian, OSO akan memimpin Partai Hanura selama lima tahun ke depan. Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Hanura beberapa waktu lalu, seluruh DPD dan DPC Partai Hanura memang sudah merekomendasikan nama OSO sebagai satu-satunya kandidat ketum.
Usai membuka Munas III Partai Hanura, OSO menegaskan bahwa keinginan kader DPD dan DPC mendaulatnya sebagai ketum lagi karena ada komitmen bersama untuk membawa partainya sukses dalam agenda pembangunan dan politik, termasuk pilkada hingga Pemilu 2024.
Karena itu, Partai Hanura mengusung tagline From Zero to Hero, untuk melangkah ke depan. OSO memimpin Hanura sejak Desember 2016 lalu menggantikan Wiranto yang dipilih menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla.
Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani mengatakan Munas III menghasilkan sembilan keputusan yang demokratis dan sudah memenuhi kaidah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, salah satunya adalah menetapkan OSO sebagai ketum.
“Munas III Partai Hanura 2019 menetapkan secara aklamasi Bapak Doktor Oesman Sapta sebagai ketua umum DPP Partai Hanura 2019-2024,” kata Benny dalam jumpa pers di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (18/12) sore.
Mantan anggota DPD dari dapil Sulawesi Utara itu mengatakan Munas III juga memandatkan kepada OSO selaku ketua terpilih sebagai formatur tunggal dengan dengan tugas menyusun kepengurusan DPP Partai Hanura 2019-2024.
Jauh sebelum pemilihan ketum Partai Golkar, Bambang Soesatyo sudah terpilih secara aklamasi sebagai ketua MPR. Pemilihan Bamsoet secara aklamasi terjadi setelah sembilan fraksi plus satu kelompok DPD di parlemen, bulat mendukung mantan ketua DPR itu.
Fraksi terakhir yang menyatakan mendukung Bamsoet adalah Gerindra. Musyawarah mufakat tercapai. Tidak ada voting.
"Kami Fraksi Partai Gerindra sepakat dan setuju usung Bapak Bambang Soesatyo sebagai ketua MPR periode 2019-2014," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR Ahmad Riza Patria dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/10) malam.
Pimpinan sementara paripurna Abdul Wahab Dalimunthe didampingi Hillay Brigitta Lasut langsung meminta persetujuan anggota. "Oleh karena itu dengan persetujuan Fraksi Partai Gerindra terakhir, maka dengan sendirinya musyawarah mufakat, secara aklamasi Bambang Soesatyo terpilih jadi ketua MPR RI periode 2019-2024. Setuju?" kata Wahab. Kompak, anggota MPR menjawab setuju. Bahkan ada yang memberikan tepuk tangan sambil berdiri. Bamsoet yang terlihat berdiri di panggung, mengucapkan terima kasih kepada Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto. "Kepada ketum saya Pak Airlangga, terima kasih," ungkapnya.
Bamsoet didampingi sembilan wakil ketua MPR. Yakni, Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarif Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. (boy/fri/tan/mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy