jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan terus memperkuat ide revolusi mental yang digulirkan calon presidennya, Joko Widodo alias Jokowi. Bagi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu, ide revolusi mental tidak hanya pada ranah birokrasi, tetapi juga di sektor industri.
Menurut politisi PDIP, Arief Budimanta, ide revolusi mental yang ditawarkan Jokowi itu sangat kontekstual dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional. Arief yang juga anggota DPR RI itu mengatakan, revolusi mental di birokrasi akan mampu menyokong kemajuan industri.
BACA JUGA: Harga Bahan Pangan Aman
Arief menjelaskan, saat ini Indonesia dikenal sebagai negara dengan proses birokrasi panjang dan perizinan yang berbelit. Kondisi itu sangat tidak mendukung investasi dan kemajuan industri. “Di Indonesia perizinan itu makan waktu 48 hari, sementara Singapura saja dua hari selesai,” katanya dalam seminar 'Roadmap Industri Manufkatur Nasional Menuju Indonesia Berdikari' yang diselenggarakan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia yang Berdikari dan Sejahtera (Almisbat) di Jakarta, Rabu (30/4).
Ekonom di Megawati Institue itu menambahkan, birokrasi di Indonesia dikenal paling buruk di tingkat ASEAN. Karenanya, kata Arief, ide revolusi mental yang digulirkan Jokowi diharapkan akan mengubah mental dan budaya di birokrasi.
BACA JUGA: Akuisisi BTN Bisa Jadi Warisan Penting Pemerintahan SBY
“Maka dalam konteks birokrasi, revolusi mental dilayani harus diproses menjadi melayani. Itu tujuannya demi meningkatkan daya saing industri," tegasnya.
Menurut Arief, Jokowi sudah membuktikan revolusi mental birokrasi itu dengan membenahi aparat pemerintah daerah baik saat masih menjadi Wali Kota Surakarta atau sesudah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Misalnya, Jokowi sebagai Gubernur DKI menyiapkan konsep baru perijinan industri. Selain itu, Jokowi secara berkala juga mendatangi kantor-kantor wali kota dan kecamatan di DKI yang menjadi ujung tombak layanan terhadap masyarakat termasuk perizinan.
"Jadi bila Jokowi berbicara revolusi mental sesuai dengan kita bicara meningkatkan daya saing negara dan bangsa, termasuk bidang industri," jelasnya.
BACA JUGA: HKTI Desak Pemerintah Batalkan Impor Gula 350 Ribu Ton
Sedangkan anggota Dewan Nasional Almisbat, Rony Tanusaputra menyatakan, ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor membuat daya saing industri nasional sangat lemah. Ia mencontohkan pada tahun 2013 saja angka impor bahan baku dan pendukung industri mencapai USD USD 128 miliar.
Karenanya Roni mengaku optimistis dengan gagasan Jokowi soal revolusi mental dan imbasnya bagi sektor industri. Sebab, gagasan tentang kemandirian bidang ekonomi bisa membuat Indonesia muncul sebagai raksasa industri.
“Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memanfaatkan momentum untuk bangkit sebagai negara industri yang tangguh. Kuncinya adalah kepemimpinan yang bervisi mendorong Indonesia menjadi negara industri manufaktur terkuat,” katanya.
Sedangkan Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto yang membuka seminar itu mengatakan, Indonesia akan menghadapi ASEAN Economic Community 2015. Kesepakatan itu akan membuat Indonesia kebanjiran barang dan jasa dari luar negeri, termasuk sumber daya manusianya.
Hal itu pun memunculkan persoalan. “"SDM kita masih di bawah Singapura, Brunei, Thailand, Filipina. Dari seluruh negara ASEAN, kita nomor lima. Mungkin kita bisa diserbu lawyer, dokter, ahli ekonomi, yang lebih canggih dari kita," katanya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hatta: Bahan Pangan Cukup Sampai Pilpres
Redaktur : Tim Redaksi