jpnn.com, JAKARTA - Enam BUMN berkolaborasi menyelenggarakan Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP).
Hal itu sebagai upaya membangun budaya transparansi keterbukaan informasi di lingkungan BUMN seperti yang didorong oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
BACA JUGA: Aset Kripto di LHKPN 2 Pejabat Bidang Keuangan Mencurigakan, KPK Bergerak
Forum edukasi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Indonesia Re dengan Indonesia Financial Group (IFG), dan didukung oleh Perum Bulog, Danareksa, MIND.ID, dan Asabri.
“Kegiatan Forum Edukasi bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan awareness karyawan di lingkungan Indonesia Re Group dan juga stakeholder terhadap pentingnya keterbukaan informasi,” ujar Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu dalam keterangannya, Rabu (24/4).
BACA JUGA: Tips Menjaga Data Pribadi agar Aman Menggunakan Teknologi Informasi
Keterbukaan itu untuk menciptakan pengelolaan perusahaan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel, serta memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat.
Penerapan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan kuat bagi praktik tata kelola perusahaan yang baik dan memiliki kontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.
BACA JUGA: Menko Polhukam Buka Data soal Judi Online di Indonesia, Jangan Kaget
Selain itu, keterbukaan informasi publik memiliki peran signifikan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
“IFG sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada forum edukasi keterbukaan informasi publik ini,” jelas Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko.
Dia berharap kegiatan tersebut membuat IFG dan BUMN lainnya dapat mendorong tersedianya sistem informasi dan dokumentasi yang sesuai dan terkelola dengan baik, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik.
Benny menambahkan bahwa Indonesia Re terus berupaya untuk terus mengoptimalkan fungsi PPID dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Indonesia Re tengah mengembangkan Mobile Apps PPID yang diharapkan dapat secara konsisten melakukan update informasi yang dibutuhkan publik ke dalam platform ePPID perusahaan.
“Indonesia Re akan terus berkomitmen dalam menjalankan keterbukaan dan transparansi informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku,” tuturnya. (mcr4/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi