jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkap data soal judi online di Indonesia.
Menurut menko Hadi, judi slot paling banyak diminati oleh pejudi di tanah air sejak 2023.
BACA JUGA: Gangster Promosikan Judi Online, Sebegini Keuntungan yang Didapat
Hadi juga menyebut ada perubahan tren minat pemain judi online di Indonesia, yaitu pada tahun 2015, 2016, dan 2023.
Menurut data Bareskrim Polri, sejak 2015 sampai dengan 2023 tercatat beberapa model. Pada 2015 itu judinya bersifat credit market, kemudian pada 2016 itu cash market.
BACA JUGA: Atasan 5 Oknum Polisi yang Terlibat Narkoba di Depok Harus Diperiksa
"Pda tahun 2023 sudah masif menggunakan link alternatif, server di luar negeri, yang paling banyak diminati judi online dengan slot," ujar Hadi seusai Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (23/4).
Hadi mengatakan bahwa judi online slot paling banyak diminati karena mudah diakses, yakni hanya mensyaratkan adanya sambungan internet dan gawai.
BACA JUGA: Polda Riau Menggerebek Lokasi Pembuatan ID Judi Online Beromzet Rp 18 Miliar di Dumai
"Ini lebih mudah, kapan saja, di mana saja. Artinya, kapan saja sambil duduk ini bisa melaksanakan judi online," tuturnya.
Psat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan mencatat ada 3,2 juta pejudi online di Indonesia. Sekitar 80 persen bermain di bawah nilai Rp 100 ribu.
Meskipun bermain di bawah Rp 100 ribu, nilai agregat perputaran uang dari judi online di Indonesia pada 2023, menurut catatan PPATK, mencapai Rp 327 triliun.
"Itu tercatat Rp 327 triliun. Itu berasal dari 168 transaksi, dan Triwulan I Tahun 2024 tercatat Rp 100 triliun. Ini juga agregat ya," kata mantan Panglima TNI itu.
Hadi menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) per 30 Desember 2023 telah menghapus 805.923 konten judi online yang beredar di dunia maya.
"Jadi, memang sangat besar, ya. Dan, server-nya ada di luar negeri," kata Hadi.
Oleh karena itu, Satgas Pemberantasan Judi Online tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri.
"Kami akan bikin MoU (dengan negara lain, red.) yang diperluas. Bukan hanya TPPO (tindak pidana perdagangan orang), melainkan juga akan bekerja sama bagaimana kejahatan teknologi informasi itu bisa diterapkan dalam kerja sama ini," terangnya.
Menurut dia, negara-negara yang menjadi sasaran Satgas Pemberantasan Judi Online di antaranya yang ada di Asia Tenggara.
Hadi menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online bersama beberapa pejabat kementerian/lembaga di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa.
Rapat itu, yang merupakan tindak lanjut atas perintah Presiden RI Joko Widodo minggu lalu (18/4).
"Ini kami sudah buat drafnya, kemudian akan kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk segera kami lakukan karena ini hasil dari ratas (rapat terbatas)," ucap Hadi.(ant/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam