jpnn.com - JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan memperluas penggunaan batubara sebagai sumber energi listrik. Dari kajian Tim Transisi Jokowi-JK, sudah saatnya batubara dijadikan sumber energi primer andalan bagi pembangkit listrik.
Menurut Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto, pemerintahan Jokowi-JK nanti tak mau mengulangi kesalahan masa lalu ketika Indonesia menjadi importer minyak sementara batubara justru diekspor. “Maka ekspor batubara akan dikurangi dan domestic market obligation akan diperbesar," kata Hasto di Jakarta, Selasa (23/9).
BACA JUGA: Presiden Minta Kepala Daerah Dukung Tol Trans Sumatera
Dari diskusi Tim Transisi dengan para pakar energi, kata Hasto, Indonesia menghadapi masalah serius karena adanya ancaman krisis listrik dalam lima tahun mendatang. Penyebabnya adalah cadangan kapasitas listrik di saat kritis yang berkisar hanya 14-26 persen atau jauh di bawah cadangan aman minimal di angka 30 persen.
Dari kajian Pokja Energi di Tim Transisi, papar Hasto, akar masalah krisis listrik saat ini antara lain karena keterlambatan pembangunan pembangkit dan transmisi dalam lima tahun terakhir. Persoalan itu bisa diakibatkan lambatnya pembebasan lahan untuk proyek pembangkit, perizinan hak guna lahan kehutanan untuk jalur transmisi yang tak kunjung tuntas, hingga kemampuan keuangan PLN yang lemah.
BACA JUGA: Prioritaskan Industri Berbasis Pangan, Pasar Asia Pasifik Bisa Dikuasai
"Ratusan izin prinsip pembangkit mikrohidro berhenti. Padahal rasio elektrifikasi saat ini masih berkisar 80 persen sehingga tidak mampu menyokong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Padahal, kata Hasto, pertumbuhan ekonomi berarti menambah kebutuhan akan energi listrik. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 7 persen yang dicanangkan Jokowi-JK perlu dibarengi dengan tambahan pasokan listrik 34.000 MW hingga tahun 2019 nanti.
BACA JUGA: Harus Timbal Balik, Pengimpor Gula Wajib Beli Produk Lokal
Hasto pun menegaskan, diperlukan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang memanfaatkan kalori rendah demi menggerakkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan. “Kebutuhan investasinya diperkirakan sekitar USD 87 miliar,” papar Wakil Sekjen PDIP itu.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jika Berani Bekukan Petral, Jokowi Bakal Torehkan Sejarah
Redaktur : Tim Redaksi