jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan perlu agenda khusus dalam menangani masalah di Papua dan Papua Barat. Menurut pria yang biasa disapa SYL ini, agenda khusus tersebut dijalankan oleh tim lintas sektor dengan konsentrasi penuh menyelesaikan masalah di Papua.
Syahrul menyampaikan hal ini sebagai respons atas aksi massa di Manokwari dan Sorong pada Senin, 19 Agustus 2019 yang diwarnai blokade jalan hingga pembakaran. Bahkan sejumlah fasilitas umum ikut dibakar.
BACA JUGA: Wakil Wali Kota Malang: Saya tak Pernah Mengatakan Pemulangan Mahasiswa Papua
Aksi itu diduga buntut insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, beberapa hari sebelumnya. Dalam pengepungan tersebut juga terlontar ungkapan-ungkapan rasis kepada para mahasiswa Papua.
"Saya pikir harus ada agenda khusus menangani segera Papua dengan full konsentrasi yang melibatkan tim lintas sektor," ujar Syahrul, Selasa (20/8/2019).
BACA JUGA: Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional Terhadap Masyarakat Papua
BCA JUGA: Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional Terhadap Masyarakat Papua
Menurutnya, poin utama dari agenda khusus ini adalah mewujudkan dan sosialisasi rasa keadilan kepada masyarakat Papua. Dia menilai gejolak dan masalah di Papua selama ini muncul lantaran persoalan ketidakadilan yang dirasakan saudara-saudara Papua termasuk perlakuan terhadap mereka.
BACA JUGA: Polda Jatim Usut Dugaan Tindakan Rasisme terhadap Mahasiswa Papua
"Karena itu, perhatian Jokowi yang sangat serius ke Papua selama ini perlu makin diaktualkan agar rasa keadilan sungguh-sungguh dialami oleh saudara-saudara kita dari Papua. Perhatian Jokowi ini nantilah yang dibuat dalam agenda khusus yang permanen, konkret dan aktual," terang dia.
Dalam agenda khusus ini, kata dia, selain keterlibatan full dari negara atau pemerintah, juga perlu menghadirkan tokoh-tokoh Papua yang mereka hormati dan tokoh-tokoh nasional yang masih dipercaya oleh masyarakat Papua. Kemudian, lanjut dia, harus dilibatkan guru, tokoh agama, kepala desa dan para ketua adat di tanah Papua.
"Jadi, agenda khusus ini perlu dilakukan secara masif dengan melibatkan berbagai pihak termasuk, guru, tokoh agama, kepala desa dan para ketua adat di tanah Papua," imbuh dia.
Selain agenda khusus yang bersifat permanen atau jangka panjang, Syahrul juga menganjurkan agenda sementara, yakni asrama-asrama mahasiswa dari daerah yang terdapat di suatu wilayah Provinsi atau Kabupaten dan Kota harus ditata kembali. Menurutnya, penataan ini tidak hanya untuk asrama Papua, tetapi juga asrama dari daerah lain.
"Asrama-asrama daerah ditata kembali karena selalu membangun fanatisme egosentris kedaerahan. Minimal asrama-asrama ini harus dikendalikan para bupati atau wali kota setempat," katanya.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Seperti ini Kondisi Operasional Pelabuhan di Papua PascaRusuh
Redaktur & Reporter : Friederich