jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu lebih serius dalam menyiapkan pemukiman warga Jakarta mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Tim Pemenangan Anies-Sandi, Triwisaksana, Jum’at (31/3).
BACA JUGA: Manisnya Bisnis Properti di Cibubur
Dikatakan, hal itu sejalan dengan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang masih terpusat di perkotaan sehingga menyebabkan arus urbanisasi ke kota masih terus terjadi.
Arus urbanisasi ini bisa menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi untuk bisa tumbuh secara berkelanjutan jika tidak diiringi dengan penyediaan rumah yang dapat terjangkau oleh masyarakat pendatang ini.
BACA JUGA: Dua Oknum Dishub DKI Ditangkap Tim Saber Pungli
Lebih jauh, pria yang akrab disapa Sani ini juga mengingatkan, warga pendatang ini juga beragam strata ekonominya.
Tidak semua warga kebutuhan permukimannya bisa diselesaikan dengan penyediaan Rusunawa seperti program Pemprov DKI saat ini dan kebanyakan menjadi tempat relokasi warga yang digusur.
BACA JUGA: Percuma Park and Ride Kalau Angkutan Umum Tak Memadai
Saat ini sekitar 49 persen penduduk Jakarta belum memiliki hunian sendiri termasuk warga pendatang tersebut.
Sebagian warga pendatang juga memiliki kondisi ekonomi relatif lebih baik dan lebih membutuhkan hunian yang terjangkau dan berstatus milik sendiri.
Rusunawa yang ada saat ini juga lokasinya jauh dari pusat kegiatan ekonomi sehingga menyulitkan mereka untuk pergi bekerja.
"Belum lagi transportasi gratis yang disediakan masih sangat terbatas," kata Triwisaksana.
Mengutip pernyataan Sri Mulyani, Triwisaksana menyampaikan, penyediaan permukiman yang terjangkau di perkotaan juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian, karena memberikan efek multiplier yang tinggi.
Kalau suatu ekonomi ingin membuat pertumbuhan ekonomi dalam negerinya sustainable dan sehat dan disertai daya beli, maka strategi membangun perumahan menjadi sangat penting.
Dengan kemampuan sektor swasta yang terbatas dan skema pembiayaan yang masih sulit dijangkau oleh masyarakat berpendapatan menengah ke bawah, maka perlu ada intervensi dari pemerintah.
Memberikan subsidi sewa terus menerus kepada penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) juga bukan hal yang bijak.
"Sebagian mereka yang belum punya rumah dan ingin memiliki rumah terjangkau juga bukan semuanya yang layak disubsidi terus menerus," imbuh politisi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Selatan ini.
Untuk itu, pria yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini merujuk pada program perumahan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies-Sandi yang menawarkan progran perumahan milik sendiri dengan DP 0 yang dinilainya lebih pas dan terjangkau.
Mengingat uang muka (DP) selama ini menjadi salah satu kendala untuk memiliki rumah sendiri.
Apalagi program ini juga implementasinya disertai dengan aturan yang ketat bahwa ini hanya untuk rumah pertama dan tidak boleh diperjualbelikan.
"Pemprov DKI bisa bekerja sama dengan BUMD yang dimiliki dalam mendukung program ini, termasuk Bank DKI dalam hal pembiayaannya," jelas Triwisaksana.
Untuk mendukung para pendatang urban dalam mobilitas kegiatannya, maka program pemukiman ini harus sejalan dengan konsep Transit Oriented Housing (TOH) untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
Permukiman yang dibangun bisa berbentuk vertikal dan lokasinya dekat dengan terminal atau stasiun transportasi publik seperti halte bus Transjakarta, stasiun kereta commuter atau stasiun MRT.
Pemprov DKI bisa menggunakan aset yang dimilikinya atau aset pemerintah pusat (melalui kerjasama) dalam membangun pemukiman ini.
"Aset lahan yang dimiliki Pemda DKI seperti lahan dekat terminal bus Ragunan, dekat depo MRT Lebak Bulus, seberang Stasiun Pasar Minggu dan beberapa lainnya bisa menjadi pilihan lokasi untuk pemukiman perkotaan ini sehingga implementasinya bisa lebih mudah," demikian Triwisaksana. (dka/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Park and Ride Harus Dibarengi Revitalisasi Angkutan
Redaktur & Reporter : Adil