jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan perkembangan ekonomi nasional tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi global yang terjadi di berbagai kawasan. Menurutnya, kondisi perekonomian yang membaik di beberapa negara maju memberikan dampak positif bagi perekonomian global.
Namun demikian, kata Bambang, masih terdapat beberapa risiko yang dapat memengaruhi perekonomian nasional, seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kebijakan tight money policy di beberapa negara maju, peningkatan suku bunga The FED, serta gejolak ekonomi Turki baru-baru ini.
BACA JUGA: Jauhkan Sikap Saling Merendahkan Pasangan Capres - Cawapres
“Risiko itulah yang perlu kita antisipasi melalui mitigasi risiko yang tertuang dalam penyusunan RUU APBN Tahun Anggaran 2019,” kata Bamsoet dalam Rapat Paripurna DPR di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8).
Rapat tersebut terdiri dari dua agenda. Pertama, Pidato ketua DPR dalam rangka pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019; dan kedua Pidato Presiden RI sebagai Pengantar RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 dan Nota Keuangan.
BACA JUGA: Sekjen DPR: Masyarakat Bisa Beri Masukan Pembahasan RUU
Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan walaupun pembangunan yang dilakukan pemerintah telah membuahkan banyak keberhasilan, namun masih ada tantangan yang harus dihadapi pada 2019. Antara lain, meningkatkan fondasi sendi-sendi makro ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan potensi ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur yang memperhatikan aspek pemerataan, efektivitas, serta kemampuan dan kesinambungan fiskal.
“Kami mengharapkan agar di penghujung masa pemerintahan ini, pembangunan ekonomi benar-benar diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelasnya.
BACA JUGA: Klik Aplikasi DPR Now dan Sampaikan Aspirasimu
Kendati pemerintah akan disibukkan dengan agenda politik nasional seperti pileg dan pilpres, Bambang yakin yakin tidak akan mengurangi sedikitpun komitmen untuk terus bekerja keras membuat prestasi demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
“Ibarat pelari maraton semakin dekat dengan garis finish, segala energi dan kekuatan akan dikerahkan untuk secepatnya mencapai garis finish dengan prestasi yang gemilang,” katanya.
Bamsoet menambahkan, pidato presiden mengenai RUU APBN 2019 dan Nota Keuangan, merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran DPR dalam rangka menetapkan APBN. RUU APBN dan Nota Keuangan Tahun 2019 merupakan APBN terakhir dalam RPJMN 2015-2019.
“Oleh karena itu, seharusnya diarahkan untuk mengoptimalkan pencapaian target-target pembangunan yang sudah dicanangkan dalam RPJMN,” ujarnya.
Bamsoet menambahkan, pada Semester I Tahun 2018, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai 38,4 persen. Jumlah ini lebih tinggi dari periode yang sama 2017 sebesar 36,5 persen. Sedangkan dari sisi pendapatan negara, realisasi Semester I Tahun 2018 telah mencapai 44 persen. Jumlah ini lebih tinggi dari realisasi periode yang sama pada 2017 sebesar 41,5 persen.
Namun demikian, lanjut dia, perbaikan realisasi belanja dan pendapatan tersebut belum diiringi oleh perbaikan penyerapan dana transfer ke daerah, terutama Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK).
“Salah satu penyebabnya, karena penyelenggaraan pemilihan kepala daerah,” tegasnya dalam rapat yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, itu.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR: Perlu Membenahi Tata Kelola Perairan di Indonesia
Redaktur & Reporter : Boy