jpnn.com - JAKARTA--Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyakini persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 akan lebih baik dan teratur dibanding tahun 2009. Menurut Ketua Perludem, Didik Supriyanto, dengan ditundanya penetapan DPT oleh KPU selama dua kali itu adalah langkah yang tepat. Hal ini untuk menghindari kontroversi seperti yang terjadi pada DPT pada Pemilu 2004 dan 2009.
"Saya optimis ini akan lebih baik Bedanya dari 2009 adalah kita sepanjang tahun diyakinkan KPU datanya beres tapi ternyata enggak. Tapi kalau KPU yang sekarang lebih tahu diri masalah DPT ini bukan sepele. Sehingga mreka lebih terbuka dan ketika diminta mundur jadwal bisa mundur," tutur Didik dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Minggu, (3/11).
BACA JUGA: 2014, Tes CPNS Wajib Pakai CAT
KPU, kata dia, sudah dijamin UUD 1945 untuk menetapkan DPT. Oleh karena itu, KPU diminta harus tetap terbuka dan menjelaskan pada publik soal komitmen dan upaya yang dilakukannya untuk melakukan pembersihan data-data bermasalah yang masih tercecer. Keterbukaan, sambunngnya, akan membuat pemangku kepentingan lebih mudah melakukan pengawasan dan mencegah terjadinya manipulasi.
Untuk cegah manipulasi dan kecurangan DPT di lapangan, Perludem menyarankan KPU menyampaikan strategi serta rencana terukur dan menaruh jajaran yang profesional dalam pendataan sehingga tidak ada kesalahan yang terulang.
BACA JUGA: Keluhan Peserta Tes CPNS, Dari Mual Sampai Mencret
"Misalnya dengan pengamanan surat suara dan sisa surat suara yang tidak digunakan di TPS serta mencegah pemilih ganda di TPS dengan melakukan screening keterpenuhan syarat pemilih untuk menggunakan hak pilih secara ketat," papar Didik.
Menurutnya, apabila ada partai politik yang menuding terdapat kesalahan dalam pengumpulan data DPT, maka harus menunjukkan bukti kesalahan yang dimaksud. Sebab, KPU tidak dapat memperbaiki jika tidak mengetahui letak kesalahannya di mana.
BACA JUGA: Soal Tes CPNS Tahun Ini Dinilai Lebih Gampang
"Disampaikan mana yang salah sehingga bisa dilakukan pembersihan segera, diperbaiki," tandas Didik. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dapat Dana Rp1 Triliun, Bawaslu Diingatkan Kerja Maksimal
Redaktur : Tim Redaksi