jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim merevisi aturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan kampus.
Aturan itu tertuang dalam bentuk Permendikbudristek PPKS Nomor 30 Tahun 2021 yang telah ditetapkan 31 Agustus 2021.
BACA JUGA: Permendikbudristek PPKS Dituding Melegalkan Zina, Pejabat Kemendikbudristek Bereaksi Begini
Himma -panggilan Himmatul mengatakan agama mengatur masalah seksual, termasuk melarang kekerasan seksual.
"Sayangnya, Permendikbudristek ini justru mengabaikan pendekatan agama dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi," ucap Himma dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Rabu (10/11).
BACA JUGA: Penyidik Kejagung Periksa Istri Alex Noerdin, Masalah Apa?
Menurut politikus Gerindra itu, pengaturan mengenai jenis kekerasan seksual pada Pasal 5 Permendikbudristek itu menyebutkan aktivitas seksual disebut kekerasan seksual karena tidak mendapat persetujuan korban.
"Alih-alih mencegah kekerasan seksual, Permendikbudristek ini justru membiarkan aktivitas seksual di lingkungan kampus yang bertentangan dengan nilai-nilai agama," tegas perempuan berhijab itu.
BACA JUGA: Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Brigjen Rusdi Sampaikan Berita Terbaru
Wakil rakyat dari Dapil II DKI Jakarta itu menilai salah satu upaya mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus adalah dengan melarang segala aktivitas seksual yang melanggar nilai-nilai agama.
Anggota BKSAP DPR RI menyebut adanya pembiaran terhadap aktivitas seksual di lingkungan kampus pada akhirnya tidak hanya membuat kehidupan kampus menjadi tidak manusiawi dan tak bermartabat, tetapi juga rawan menimbulkan kekerasan seksual.
"Sejumlah pengaturan dalam Permendikbudristek ini tidak mengedepankan nilai-nilai agama, sehingga saya meminta agar mendikbudristek dapat merevisi agar dalam pengaturannya sejalan dengan nilai-nilai agama," tandas Himmatul Aliyah. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam