jpnn.com - JAKARTA - Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) menyayangkan permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibubarkan. Bahkan, Ahok, sapaan Basuki, sudah menyampaikan hal itu kepada Presiden Joko Widodo.
"Kami cukup kaget, ada seorang gubernur, sampai melontarkan usul pembubaran IPDN," kata Sekjen IKAPTK Arief M. Edie dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9).
BACA JUGA: Ahok Perintahkan Penjaga Sekolah Dilatih Atasi Kebakaran
Menurut Arief, Ahok mungkin tidak paham mengenai jejak sejarah berdirinya IPDN. Dia menjelaskan, IPDN sudah ada sejak zaman Soekarno. Bahkan, Bung Karno sendiri yang meresmikan berdirinya sekolah pamong praja tersebut.
"Kami sangat menyayangkan Ahok sampai mengeluarkan pernyataan seperti itu. Meski begitu, itu adalah hak seorang Ahok berpendapat dan mengusulkan pembubaran IPDN. Tapi, sebagai alumni IPDN, kami sangat kecewa dan terluka dengan pernyataan itu," tutur Arief.
BACA JUGA: Ahok Bakal Konsisten Rombak Birokrasi
Namun, jika rakyat menginginkan IPDN dibubarkan, maka IKAPTK tidak akan mempermasalahkan hal itu. Akan tetapi faktanya, semua pemerintahan daerah di Indonesia memakai lulusan IPBD.
"Bahkan, tak hanya itu, lulusan IPDN tersebar sampai level terendah pemerintah, menjadi camat atau lurah. Banyak yang bertugas di pelosok, bahkan perbatasan. Dan sepengetahuan kami, banyak kepala daerah, baik itu gubernur, bupati atau wali kota yang merasa puas dengan kinerja para alumni IPDN," ungkap Arief.
BACA JUGA: Polda Metro Jaya Jerat Pengemudi Lamborghini Bodong sebagai Tersangka
Arief menyatakan, apabila ada beberapa oknum lulusan IPDN berbuat cela, tak bisa kemudian disimpulkan lembaganya juga tercela. "Misalnya, bila ada seseorang lulusan perguruan tinggi A ditangkap KPK, tidak lantas kemudian menganggap almamaternya juga bobrok," sambung dia.
Meski demikian, Arief yakin, rakyat dan pemerintah bisa menilai soal pernyataan Ahok.
"Rakyat dan pemerintah pasti bisa menilai, apakah statemen seorang Gubernur Ahok mampu mengalahkan kepuasan ratusan pemimpin pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota atas kinerja pamong praja yang tersebar di seluruh Indonesia," ujarnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... FPI Tuding Ahok Korupsi Triliunan, Lapor ke Polda
Redaktur : Tim Redaksi