jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi dituding telah melakukan intimidasi intelektual dengan pernyataanya yang menyebut KPU salah jika tidak memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin menilai pernyataan tersebut sangat berbahaya dalam situasi yang saat ini tengah panas. Pasalnya, pernyataan tersebut berpotensi dapat memicu konflik antara pendukung kedua pasangan calon.
BACA JUGA: Golkar Buka Kemungkinan Pindah Dukungan ke Jokowi-JK
"Berbahaya, pernyataan tentang hasil perhitungan resmi KPU dianggap salah jika berbeda dengan hasil hitung cepat lembaga survei," ujarnya lewat pesan singkat, Jumat (11/7).
Menurut Said, sebetulnya sah-sah saja kalau ada lembaga survei yang begitu percaya diri dengan mengatakan bahwa hasil hitung cepatnya akan akurat. Apalagi kalau pernyataan itu disampaikan oleh lembaga yang memang seringkali tepat dalam menebak hasil pemilu.
BACA JUGA: KPI Minta Tayangan Quick Count Dihentikan
Tetapi, kalau suatu lembaga survei sampai menuding KPU tanpa dasar yang jelas maka itu sudah sangat kelewatan. Menurutnya, pernyataan Burhanudin bisa dianggap sebagai ancaman atau intimidasi terhadap lembaga negara.
"Saya tidak terima. Itu intimidasi intelektual namanya. Sebagai produk ilmu pengetahuan, hitung cepat tentu harus kita akui besar manfaatnya bagi demokrasi. Tetapi kehadirannya tidak boleh sampai merusak sistem hukum pemilu," bebernya.
BACA JUGA: KPK Segera Jerat Bendum PDIP Jadi Tersangka Hambalang
Sebelumnya, hitung cepat versi Indikator Politik menempatkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang pilpres dengan perolehan suara 52,95 persen. Burhanudin mengatakan, jika penghitungan resmi nanti ternyata memperlihatkan hasil yang sebaliknya maka KPU telah melakukan kesalahan.
"Kalau hasil hitungan resmi KPU nanti terjadi perbedaan dengan lembaga survei yang ada di sini, saya percaya KPU yang salah dan hasil hitung cepat kami tidak salah," kata Burhanudin. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dorong KPK Pelototi KPU dan Bawaslu
Redaktur : Tim Redaksi