jpnn.com, MAGELANG - Presiden Joko Widodo kembali menanggapi wacana penundaan pelaksanaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Dia mengingatkan semua pihak harus taat pada konstitusi yang berlaku di Indonesia, yakni UUD 1945.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Mengingatkan Soal Ancaman Ketahanan Pangan
Menurutnya, usulan maupun wacana muncul merupakan hal yang biasa.
Namun, semua harus dikembalikan kepada konstitusi.
BACA JUGA: Gerindra Menyusul PDIP, Wacana Tunda Pemilu Kandas?
“Namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu, kan sudah sering saya dengar."
"Namun, yang jelas, konstitusi sudah jelas. Harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," ujar Presiden Jokowi saat meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3).
BACA JUGA: Pengetahuan Kepemiluan Penyelenggara Pemilu Masih Rendah
Sebelumnya, teriakan tiga periode terhadap kepemimpinan Jokowi, menggema saat presiden menuju Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo, hingga Pasar Rakyat di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).
Selain itu, dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Selasa (29/3) kemarin, juga kembali mengemuka wacana jabatan presiden tiga periode.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini hadir dalam kegiatan Silatnas Apdesi tersebut.
Menurut Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya, pihaknya akan melakukan deklarasi dukungan kepada Presiden Jokowi agar menjabat tiga periode usai Lebaran 2022 mendatang.
"Habis lebaran kami deklarasi (perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode)" kata Surta di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).
Surta menilai Presiden Jokowi memberi perhatian yang penuh kepada para kepala desa selama ini.
“Beliau peduli sama kami, itulah harapan kami, siapa tahu ke depan semua lebih baik. Teman-teman sepakat tadi, tiga periode, lanjutkan,” katanya.
Dalam beberapa waktu terakhir, turut muncul wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Usulan dihembuskan beberapa ketua umum partai politik.
Salah satunya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Muhaimin, yang juga Wakil Ketua DPR, mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah menyatakan mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.
“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin.
Menurut Muhaimin, usulan tersebut muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi COVID-19.
Muhaimin khawatir pelaksanaan Pemilu 2024 akan menimbulkan ketidakpastian perekonomian, serta berpotensi menimbulkan konflik.
Namun, Muhaimin mengatakan penundaan Pemilu 2024 hanya sebatas usulan.
"Tentu saya hanya bisa mengusulkan dan nanti ditentukan dan dibahas oleh ketua umum. Penentunya oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," pungkas Muhaimin.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang