jpnn.com, JAKARTA - Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menilai aneh pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah bermasalah sejak sepuluh tahun lalu.
Pernyataan itu semakin aneh ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengamini, dengan mengatakan perusahaan asuransi pelat merah itu telah bermasalah sejak 2008 lalu.
BACA JUGA: Dini Purwono Merespons Reaksi SBY soal Kasus Jiwasraya
"Merujuk pada pernyataan itu (presiden dan menteri keuangan), maka dapat disebut kasus gagal bayar perusahaan bentuk pembiaran atau kesadaran yang lambat pemerintah atas manajemen yang buruk pada perusahaan," ujar Pangi di Jakarta, Jumat (27/12).
Pangi memaparkan pandangannya karena tercatat hingga Agustus lalu Jiwasraya gagal membayar klaim 17 ribu nasabahnya. Gagal bayar berpotensi merugikan keuangan negara Rp 13,7 triliun. Nilai kerugian berpotensi bertambah dengan melibatkan 5,5 juta pemegang polis.
BACA JUGA: Ungkap Skandal Jiwasraya, Kejagung Bidik 10 Nama
"Jadi, publik layak curiga atas indikasi praktik curang di tubuh Jiwasraya, bahkan patut dicurigai penggerogotan dilakukan oleh aktor-aktor yang berlindung di balik agenda kekuasaan," ucapnya.
Karena itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting berharap kasus Jiwasraya diungkap seterang-terangnya di hadapan publik. Tidak bisa berharap hanya kepada pemerintah yang telah terbukti berbuat lalai dan terkesan melakukan pembiaran sehingga problem yang ada berlarut-larut.
BACA JUGA: Skandal Jiwasraya: Ada Keanehan dalam Pernyataan Pak Jokowi dan Bu SMI
"Apalagi berharap pada menteri BUMN yang sibuk dengan urusan ecek-ecek ngurusin motor dan sepeda yang nilainya hanya ratusan sampai miliaran rupiah, ditambah lagi dengan adanya bau amis konflik kepentingan sang menteri yang melibatkan perusahaannya," kata Pangi.
Lebih lanjut Pangi menilai, DPR sebagai penyambung lidah rakyat penting bersuara mengungkap kasus Jiwasraya. Ia menilai, jika dibandingkan dengan skandal Century kasus Jiwasraya jauh lebih besar potensi kerugian negaranya.
Selain itu juga melibatkan jutaan korban dan mencoreng nama baik Indonesia yang sedang bersusah payah membangun imej untuk menarik investasi dan percaya bahwa Indonesia negara yang transparan dan investor merasa aman.
"Jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut maka jangan salahkan jika publik mulai curiga kepada pemerintah yang seolah membiarkan para penjahat bersembunyi di balik kekuasaan dan pemerintah hanya sibuk mengurus persoalan remeh-temeh/tetek bengek yang tidak jelas keuntungannya bagi negara dan bangsa," pungkas Pangi. (gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang