jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana tetap santai meski dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11).
Anggota DPRD DKI Jakarta itu dilaporkan lantaran mengungkap sejumlah keanehan pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020, terutama masalah anggaran lem aibon senilai Rp 82,8 miliar.
BACA JUGA: Dilaporkan Sugiyanto ke BK DPRD, William PSI Panen Dukungan
Willian secara tegas menyatakan siap mempertaruhkan jabatannya sebagai anggota dewan.
"Benar, saya sudah dilaporkan ke badan kehormatan. Saya sudah terima suratnya juga. Jadi saya siap mempertaruhkan jabatan juga untuk transparansi anggaran," kata William di Jakarta, Selasa (5/11).
BACA JUGA: Bela Gubernur Anies, Warga Bernama Sugiyanto Laporkan William PSI ke BK DPRD
William Aditya mengatakan akan mengikuti proses di Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI dengan sebaik-baiknya. "Jadi intinya saya mengikuti proses aja," ucap William.
Politikus muda itu telah menyoroti sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang janggal yang diunggahnya di media sosial termasuk di Twitter.
BACA JUGA: PSI Dilaporkan Gara-Gara Lem Aibon Rp 82 M, FITRA: Sugiyanto Salah Alamat
Anggaran yang menjadi sorotan PSI dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020, mulai dari anggaran Rp82,8 miliar untuk pengadaan lem Aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan pengadaan ballpoint sebesar Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Juga anggaran Rp121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan. Lalu, ada beberapa unit server dan "storage" senilai Rp66 miliar dianggarkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
William mengaku mendapat data itu dari laman web apbd.jakarta.go.id. Akan tetapi, dokumen KUA-PPAS tidak lagi mudah diakses lewat laman apbd.jakarta.go.id karena tombol pintasan (shortcut) tiba-tiba hilang, beberapa jam setelah William Aditya Sarana mengungkapkan janggal anggaran lem Aibon lewat akun media sosialnya pada Selasa (29/10).
William menduga Pemprov DKI Jakarta sengaja menghapus "shortcut" karena dokumen KUA-PPAS keburu terekspos di publik.
William dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta oleh masyarakat bernama Sugiyanto pada Senin (4/11) karena dianggap melanggar kode etik. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo