jpnn.com, WASHINGTON DC - Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan, Washington prihatin dengan perintah militer Myanmar yang membatasi pertemuan publik setelah tiga hari demonstrasi besar-besaran berlangsung untuk menentang kudeta militer 1 Februari.
"Kami mendukung rakyat Myanmar, mendukung hak mereka untuk berkumpul secara damai, termasuk memprotes secara damai untuk mendukung pemerintah yang dipilih secara demokratis," kata Price dalam jumpa pers, Senin (8/2).
BACA JUGA: Rakyat Myanmar Turun ke Jalan, Para Biksu Berjajar di Garis Depan
Krisis di Myanmar, negara yang juga dikenal sebagai Burma, menandai ujian besar pertama dari janji Biden untuk memprioritaskan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri AS dan lebih banyak berkolaborasi dengan sekutu dalam tantangan internasional.
Lebih lanjut Price mengatakan, pihaknya sedang merancang pembatasan beberapa bantuan bagi Myanmar pascakudeta militer dan mengancam akan menjatuhkan sanksi baru.
BACA JUGA: Paus Fransiskus Kembali Singgung Kudeta Myanmar, Kata-katanya Makin Tegas dan Keras
Dia juga memastikan Negeri Paman Sam akan bergerak cepat bergerak cepat untuk membentuk tanggapan terhadap pengambilalihan tersebut.
Para pejabat AS telah mendorong tetangga Myanmar, China, secara publik dan pribadi untuk bergabung dengan kecaman global atas tindakan anti demokrasi militer Myanmar. (ant/dil/jpnn)
BACA JUGA: Rakyat Myanmar Tidak Takut, Turun ke Jalan Melawan Kediktatoran Militer
Redaktur & Reporter : Adil