jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong pemerintah daerah menyukseskan penyelenggaraan PPPK 2024.
Kemendikbudristek sendiri telah melakukan rapat koordinasi sosialisasi mekanisme pelaksanaan seleksi guru ASN PPPK 2024 secara berkelanjutan di dua region.
BACA JUGA: Info Terbaru Pembukaan Pendaftaran PPPK 2024, Honorer Siapkan Diri, Semoga Lancar
Region 1 di Jakarta pada 9-11 September 2024 dan Region 2 di Makassar pada 17-19 September 2024.
"Sosialisasi ini sebagai tindak lanjut dari KepmenPAN-RB Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Nunuk Suryani, Jumat (27/9).
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 2024: Jumlah PPPK Paruh Waktu Dipastikan Banyak Banget
Sosialisasi diselenggarakan Kemendikbudristek bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB RI) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Langkah tersebut menjadi sangat penting dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan seleksi PPPK 2024 untuk jabatan fungsional guru.
Selain itu, rapat koordinasi ini untuk menguatkan kerja sama antara lembaga daerah penyelenggaraan seleksi dan dalam mendampingi guru-guru yang akan mengikuti seleksi PPPK 2024.
BACA JUGA: Mahasiswi Unsoed Jadi Korban Eksploitasi Seksual
Dirjen Nunuk mengatakan dalam penyelenggaraan seleksi PPPK Guru 2024, kolaborasi antarlembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah sangat penting untuk ditekankan. Oleh karena itu, koordinasi antara Ditjen GTK Kemendikbudristek RI, KemenPAN-RB, BKN, Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota, BKD/BKPSDM di seluruh Indonesia sangat penting.
Dirjen Nunuk berharap Dinas Pendidikan dan BKD/BKPSDM/BKPP melakukan koordinasi lanjutan dalam penyelenggaraan seleksi PPPK Guru di daerahnya masing-masing.
Ditjen GTK, lanjutnya, terus aktif mendukung terselenggaranya seleksi ASN PPPK Guru 2024, di antaranya dengan memberikan rekomendasi formasi sesuai kebutuhan guru di Indonesia kepada KemenPAN-RB. Hal ini juga merupakan komitmen Kemendikbudristek untuk mendukung terwujudnya guru Indonesia yang sejahtera.
"Rekrutmen ASN PPPK guru adalah kebijakan yang berpihak kepada guru honorer. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang juga meliputi beberapa hal lain, seperti Penilaian Kinerja, Penggajian dan Tunjangan, Pengembangan Kompetensi, dan Penghargaan,” papar Dirjen Nunuk.
Sebelum program ASN PPPK diinisiasi, pada tahun 2021 tercatat jumlah guru non ASN PPPK di Indonesia mencapai angka 1,3 juta orang. Padahal, guru dengan status ASN di tahun itu berjumlah di sekitar angka yang sama. Hal ini dikarenakan oleh adanya moratorium rekrutmen ASN di tahun 2015 hingga 2018, sehingga tidak ada seleksi atau penerimaan pegawai ASN di semua lembaga/kementerian. Walaupun, dalam hal ini, perekrutan guru tetap dilakukan dalam jumlah yang sangat sedikit (tidak lebih dari 10 ribu formasi).
Sebagai catatan, sejak 2021 hingga 2023, terdapat 774.999 guru yang sudah diangkat menjadi guru ASN PPPK. Angka tersebut adalah sebuah capaian besar bagi Kemendikbudristek dan Ditjen GTK karena dalam periode tiga tahun, jumlah ASN guru meningkat sebanyak 61%.
“Kami masih memiliki komitmen yang sama terkait peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Ini yang betul-betul dijaga oleh Ditjen GTK, jangan ada pemutusan atau menonaktifkan guru honorer. Karena kami masih membutuhkan mereka dan harus menghargai kerja mereka,” tegas Nunuk Suryani.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK), Temu Ismail, menyampaikan pentingnya rapat koordinasi ini untuk menguatkan kerja sama antara lembaga daerah penyelenggaraan seleksi dan dalam mendampingi guru-guru yang akan mengikuti seleksi ASN PPPK 2024.
Ditjen GTK terus aktif mendukung terselenggaranya seleksi ASN PPPK Guru 2024, di antaranya dengan memberikan rekomendasi formasi sesuai kebutuhan guru di Indonesia pada KemenPAN-RB. Hal ini juga merupakan komitmen Kemendikbudristek untuk mendukung terwujudnya guru Indonesia yang sejahtera.
Temu Ismail juga menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karenanya, penting untuk menguatkan koordinasi antara Ditjen GTK Kemendikbudristek RI, KemenPAN-RB, BKN dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi/Kabupaten/Kota dan BKD/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
“Setelah rapat koordinasi ini, diharapkan Dinas Pendidikan dan BKD/BKPSDM/BKPP melakukan koordinasi lanjutan dalam penyelenggaraan seleksi ASN PPPK Guru di daerahnya masing-masing.
"Mari bekerja sama, memastikan Bapak/Ibu guru di daerah masing-masing mendapatkan haknya sesuai kebijakan yang berlaku,” pungkas Temu Ismail. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 15 Orang Tersangka dari Penemuan Mayat di Kali Bekasi
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Mesyia Muhammad