jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan sejauh ini belum ada keputusan resmi menambah partai politik dari luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin.
Menurut Arsul, para ketua umum partai yang tergabung dalam KIK akan menggelar pertemuan pascasengketa hasil Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) tuntas. Terlebih penting lagi, kata Arsul, adalah pertemuan antara Presiden Jokowi dan para ketum partai KIK.
BACA JUGA: Berpindah-pindah Koalisi Memang Lazim, tetapi Tidak Sehat
Dia meyakini, meskipun belum terjadwal resmi, kemungkinan pertemuan itu akan digelar pada Juli 2019 ini.
BACA JUGA: Yesayas: KPSN Komit Berantas Mafia Sepak Bola Indonesia
BACA JUGA: Pangi: PKB dan NasDem Tak Suka Pendatang, PDIP Menerima
“Nah, nanti di situlah akan dibahas apakah koalisi ini perlu ditambah atau tidak. Kalau perlu ditambah, berapa penambahannya,” kata Arsul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).
Wakil ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi – Kiai Ma’ruf itu mengatakan, kalau nanti disepakati ada penambahan, maka akan ditentukan berapa jumlah partai politik yang harus ditambah.
BACA JUGA: Ternyata PKS Belum Mantap Jadi Oposisi
Sebab, dia berpendapat tidak semua partai politik harus masuk bergabung dalam pemerintahan Jokowi.
“Nanti, check and balance-nya tidak jalan di DPR kalau kebanyakan ada di posisi koalisi pemerintahan,” kata anggota Komisi III DPR ini. Dia menjelaskan, kalau melihat komposisi sekarang, KIK saja sudah 60,7 persen. Sementara, partai pendukung Prabowo sekitar 39,3 persen.
BACA JUGA: Utut Adianto Dukung Puan Maharani jadi Ketua DPR
Nah, Arsul menjelaskan, yang harus dibahas nanti adalah apakah dengan posisi kursi 60,7 persen itu sudah cukup atau belum. Kalau dianggap sudah cukup, berarti tidak perlu ada penambahan.
Sebaliknya, kalau dianggap belum cukup, maka untuk menjamin dukungan pemerintahan mungkin bisa terjadi penambahan. Arsul berpendapat, kalaupun harus bertambah kemungkinan cukup satu saja.
“Karena kalau ditambah satu itu sudah di atas 70 persen, bahkan mungkin mendekati 75 persen. Kalau ditambah banyak nanti tidak ada yang melakukan check and balance, dong di parlemen. Tidak bagus juga untuk demokrasi kita,” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Arief Poyuono: Banyak yang Ketakutan Gerindra dan PDIP Satu Kubu
Redaktur & Reporter : Boy