jpnn.com, JAKARTA - Pergantian jajaran direksi BUMN merupakan hal yang wajar dan tidak bisa dikategorikan sebagai bagian pelanggaran instruksi Presiden Joko Widodo agar para menteri tidak mengambil keputusan strategis.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono, Rabu (28/8).
BACA JUGA: 66 Tahun Berkarya, PT PP Raih Predikat Industry LeaderÂ
“Satu hal yang wajar dalam BUMN mengganti direksi, karena perusahaan-perusahaan milik negara itu selain sahamnya dimiliki pemerintah juga milik publik,” ujar Arief.
Hal itu dikatakan Arief menanggapi rencananya, Menteri BUMN Rini Soemarno yang mengagendakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam satu pekan kedepan. Adapun RUPSLB ini akan digelar oleh lima BUMN.
BACA JUGA: Kementerian BUMN Rekrut 3.311 Calon Pegawai
Kelima BUMN tersebut yakni empat bank BUMN yakni Bank Mandiri (28 Agustus), Bank Tabungan Negara (29 Agustus) Bank Negara Indonesia (30 Agustus), Bank Rakyat Indonesia (2 September), serta Perusahaan Gas Negara (30 Agustus).
Arief menyoroti soal rencana pergantian direksi BRI. Menurutnya hal tersebut dinilai perlu. Pasalnya, kata dia, Bank BRI ibarat mobil yang bermesin turbo, tapi karena pengendaranya kurang profesional dan ceketan, makanya jalannya lelet dan kalah dengan bank swasta seperti BCA.
BACA JUGA: AirNav Indonesia Punya Dewan Pengawas Baru Â
Menurutnya, saham BRI yang banyak diborong oleh asing karena net interest margin BRI yang cukup tinggi bukan sebagai capaian yang fenomenal, tapi justru suku bunga pinjaman di BRI tidak kompetitif dan ekonomi untuk kredit yang bisa digunakan untuk UKM.
Sementara rencana RUPS BRI yang akan digelar oleh Kementerian BUMN harus segera ada pergantian direksi BRI.
"BRI memerlukan nahkoda yang mengerti untuk bisa menjadikan BRI benar-benar bank yang pro ekonomi kerakyatan. Bukan seperti saat ini banyak kredit disalurkan ke apartemen-apartemen mewah, dan banyak kredit fiktif yang macet terjadi di BRI seperti terjadi di BRI Surabaya," sebut Arief.
Begitu juga dengan BUMN lainnya yang publik listed, kalau memang harus RUPS ya harus digelar.
"Dan dalam RUPS BRI nanti untuk menganti direksi BRI, saya rasa tidak ada faktor like or dislike, tapi lebih kepada faktor kinerja dan kebutuhan Bank BRI," tandas Arief.(jlo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Direksi BUMN Terjaring OTT KPK, Begini Respons Kementerian
Redaktur & Reporter : Yessy