jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat angkat suara terkait langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan, penerbitan perppu terkesan dilakukan tanpa pertimbangan yang matang.
BACA JUGA: Yusril Ihza Mahendra: HTI Bakal Uji Materi Perppu Ormas
"Saya kira tak ada alasan yang genting dan memaksa sebagai syarat utama menerbitkan perppu ini sebagaimana dimintakan UUD 1945," ujar Hinca kepada JPNN, Rabu (12/7).
Karena itu melihat fakta yang ada, Hinca menilai perppu berpotensi ditolak ketika nantinya diajukan ke DPR untuk disetujui.
BACA JUGA: Fraksi PAN: Situasi Belum Mendesak Untuk Perppu Ormas
"Karena tidak ada keadaan yang memaksa, maka perppu ini rawan ditolak," ucapnya.
Saat ditanya apakah DPP bakal mengamanatkan Fraksi Demokrat di DPR menolak perppu tersebut, Hinca mengaku pihaknya masih perlu melakukan pengkajian terlebih dahulu.
BACA JUGA: PBNU Anggap Presiden Jokowi Ambil Langkah Cerdas soal Perppu Ormas
"Kami akan pelajari dulu dengan seksama materi perppunya. Tapi secara umum memang berpotensi ditolak, karena tidak memenuhi syarat utama penerbitan perppu," pungkas Hinca.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Bisa Menolak Perppu Ormas Jika…
Redaktur & Reporter : Ken Girsang