Tarman Azam: Pers Tidak Perlu Dicurigai
JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Pers Tarman Azam minta agar pers tidak perlu dicurigai dalam melaksanakan tugas-tugas liputan dan pemberitaan terkait persiapan dan penyelengaraan Pemilu yang sudah semakin dekaat.
“Sesuai dengan kode etik dan moral pers yang dianut oleh semua jurnalis Indonesia, maka pers dipastikan akan memberitakan berbagai peristiwa dan kejadian yang berlangsung di lapanganuntuk itu, pers tidak perlu dicurigai,” tegas Tarman Azam, di DPP Partai Golkar dalam acara Agenda 23 Wacana dari Slipi, yang digelar oleh DPP Bappilu Golkar, Jakarta, Selasa (20/1), dengan tema 'Antisipasi Konflik Sebelum dan Sesudah Pemilu'.
Untuk sebuah berita, lanjut mantan Ketua PWI itu, dasarnya hanya satu, yakni nilai berita
BACA JUGA: MA Bantah Miliki 102 Rekening Liar
“Jika nilai beritanya tinggi, maka hal tersebut akan menjadi prioritas untuk diberitakan oleh media massaPers tidak akan pernah bekerja dengan cara mengarang-ngarang
BACA JUGA: DMI Siapkan 50 Capres
Pers bekerja sesuai dengan fakta dan peristiwa yang terjadi di lapanganSementara Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, yang mengklaim bahwa KPU sudah maksimal dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu 2009, ditempat yang sama, Tarman justru mengkritisi kinerja KPU yang dinilainya sangat lemah dalam mensosialisasikan berbagai prosedur dan mekanisme dalam pemilu yang akan datang
BACA JUGA: Korban Plumpang Seorang Satpam
“Soal coblos atau contreng saja hingga kini belum difinitifSementara pemilu tinggal 79 hari lagi,” tegasnya.Ketua Dewan Kehormatan Pers ini juga menengarai salah satu potensi konflik dalam pemilu ada partai-partai yang diidentikan dengan suatu etnis“Ini sangat berbahaya dan bisa merusak tatanan NKRI ke depan,” ujarnya.
Berbeda dengan posisi pers, dalam perspektif berbangsa dan bernegara, pers pasti akan mengawal proses dan penyelenggaran pemilu secara profesionalYang kita cemaskan justru kinerja KPU dan lembaga lainnya yang terkait dengan pemilu, ujar Tarman Azam, mengulangi kecemasannya.
Dalam pandangan Tarman Azam, salah satu tidak maksimalnya kinerja KPU bersumber dari keengganan KPU dalam menggunakan media massa untuk mensosialisasikan berbagai proses dan prosedur pemilu yang harus diikuti oleh semua rakyat Indonesia.
“Padahal anggaran untuk itu adaSaya berharap KPU tidak bersikap pelit karena dananya ada dalam APBN sementara penyelenggaraan pemilu sudah kian dekatHarus bayar iklan, itu normal,” tegasnya.
Soal adanya permintaan agar pers untuk dapat bersikap adil dalam pemberitaan, lanjut Tarman Azam, ini sebuah permintaan yang sangat sulit dipenuhi karena dalam bekerja pers lebih mengutamakan nilai beritaJadi bukan pemerataan pemberitaanTapi lebih kepada nilai.
“Berbeda halnya dengan akibat sebuah beritaPers Indonesia pasti tidak akan menurunkan sebuah berita jika berita itu sendiri diduga akan menimbulkan konflik secara luas,” tegasnya, memuji kedewasan pers Indonesia saat ini(Fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Kudus Datangi MUI
Redaktur : Tim Redaksi