Pemerintah federal menarik semua kampanye iklannya dari Facebook, karena platform media sosial ini terus memblokir warga Australia untuk mengakses berita. Pemerintah akan menghentikan semua iklan di Facebook saat platform tersebut memblokir berita untuk warga Australia Langkah tersebut dapat merugikan pendapatan Facebook lebih dari Rp100 miliar selama setahun Google dilaporkan telah menghabiskan lebih dari Rp600 miliar dalam kesepakatan dengan penerbit berita, jenis kesepakatan yang ingin dihindari Facebook

BACA JUGA: Krisis Menerjang Kakadu, Taman Nasional Terbesar di Australia

Pada hari Minggu, Menteri Kesehatan Greg Hunt mengatakan departemennya tidak akan menggunakan Facebook untuk kampanye dalam bentuk iklan.

Menteri Keuangan Simon Birmingham, yang mengawasi pengeluaran publik, mengatakan pada hari Senin bahwa larangan tersebut akan diperpanjang di seluruh lini pemerintahan.

BACA JUGA: Jangan Kaget, Ini Dampaknya Kalau Menolak Aturan Privasi Baru WhatsApp

"Harapan saya adalah kami akan mundur dari periklanan [di Facebook] saat mereka melakukan aktivitas mengerikan seperti memblokir situs secara tidak tepat, dan berusaha untuk menggunakan kekuasaan atau pengaruhnya pada sistem demokrasi kami," katanya kepada Radio National ABC.

"Kami tidak akan mentoleransi itu, kami akan berdiri teguh pada undang-undang dan melihat semua poin-poin mengenai iklan itu."

BACA JUGA: Gelombang Unjuk Rasa Terus Bergulir di Myanmar, Ada Salam Tiga Jari

Pemerintah menghabiskan A$42 juta (atau sekitar Rp420 miliar) untuk iklan digital selama tahun 2019 sampai 2020. Komisi Persaingan Usaha dan Pelanggan Australia (ACCC) telah melaporkan sekitar seperempat dari semua pengeluaran iklan online di Australia masuk ke Facebook, yang mengindikasikan bahwa langkah Pemerintah Australia menarik semua iklannya diperkirakan akan merugikan Facebook jutaan dolar.

Hunt mengatakan semua dana yang dianggarkan untuk iklan Facebook akan digunakan dengan berbagai cara.

"Beberapa [pos anggaran iklan] mungkin akan direalokasikan untuk sementara," katanya.

"Kami akan terus memposting di saluran tertentu [Facebook], tetapi kami tidak akan menggunakan layanan boosting (yang berbayar)."

Menteri Kesehatan mengatakan ada banyak saluran lain seperti televisi, radio dan surat kabar yang bisa digunakan pemerintah untuk menyebarkan pesan tentang vaksin tersebut.

Langkah Pemerintah Australia ini dilakukan setelah Facebook memblokir berita dan halaman lain terkait pemberitaan untuk pengguna Australia minggu lalu.

Halaman amal, kesehatan, dan pemerintahan termasuk 1800Respect, Departemen Kebakaran dan Layanan Darurat Australia Barat, serta Biro Meteorologi Australia "secara tidak sengaja" juga ikut diblokir.

Keputusan Facebook didorong oleh undang-undang yang memaksa raksasa teknologi digital bernegosiasi dengan organisasi media sebagai pembuat konten mengenai berapa banyak yang harus dibayarkan kepada mereka untuk penggunaan berita dalam hasil pencarian atau di media sosial. Video: Greg Hunt says budget for Facebook vaccine ads will be reassigned to other channels. (ABC News)

Simon Birmingham pada hari Senin mengatakan bahwa Bendahara Negara, Josh Frydenberg telah melakukan percakapan lebih lanjut dengan pendiri Facebook Mark Zuckerberg.

"Kami mendesak Facebook untuk mengakui bahwa mereka harus berperilaku seperti penerbit yang memproduksi ulang konten lainnya," katanya.

Dia menambahkan, pemerintah berkomitmen pada bentuk RUU saat ini, meskipun diskusi juga sedang berlangsung dengan Facebook.

Juru bicara Partai Buruh Michelle Rowland mengatakan dia menghormati keputusan untuk menarik iklan, tetapi khawatir informasi yang salah dapat menyebar tanpa pesan yang tepat.

"Ada alasan yang sangat kuat untuk beriklan dalam keadaan tertentu dan tidak pada keadaan yang lain. Sangat disayangkan bahwa ini terjadi pada saat kita berada di tengah pandemi." Photo: Michelle Rowland mengatakan masih ada "alasan yang sangat kuat" bagi pemerintah untuk beriklan di Facebook. (ABC News)

Seorang juru bicara Facebook mengatakan perusahaan itu terus berhubungan dengan Pemerintah mengenai "kekhawatiran kami mengenai undang-undang yang diusulkan".

"Kami akan terus bekerja dengan pemerintah terkait amandemen undang-undang, dengan tujuan untuk menyepakati langkah yang stabil dan adil untuk Facebook dan pihak penerbit."

Transaksi antara Google dan pihak penerbit yang dilaporkan minggu lalu berjumlah lebih dari A$60 juta atau sekitar Rp600 miliar. 'Disinformation Code'

Sementara perseteruan antara Facebook dan pemerintah terus berlanjut, raksasa digital - termasuk Facebook - merilis kode bagi industri pada hari Senin (22/02) yang bertujuan memerangi penyebaran disinformasi.

Kode yang telah diadopsi oleh Twitter, Google, Facebook, Microsoft, Redbubble, dan TikTok ini dikembangkan oleh grup industri internet dan media sosial Australia DIGI.

Hal ini mengharuskan para penandatangan untuk "mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran dan potensi pemaparan pengguna" terhadap hoaks dan disinformasi.

Otoritas Komunikasi dan Media Australia akan melaporkan kepada pemerintah tentang efektivitas kode tersebut pada akhir Juni.

"Dalam kode ini, kami bekerja untuk mendapatkan keseimbangan yang tepat dengan apa yang kami pikir menjadi harapan orang-orang saat berkomunikasi melalui internet," kata direktur pelaksana DIGI, Sunita Bose.

"Perusahaan berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap misinformasi dan disinformasi yang berbahaya, dan juga melindungi privasi, kebebasan berekspresi dan komunikasi politik."

Menteri Komunikasi Paul Fletcher mengatakan pemerintah akan "mengawasi dengan cermat" pelaksanaan kode ini untuk melihat apakah kode itu efektif.

Kode tersebut dibuat menanggapi rekomendasi ACCC Digital Platforms Enquiry pada tahun 2019.

Pemerintah pada prinsipnya mendukung rekomendasi dengan memperingatkan "jika tindakan dan tanggapan dari platform dinilai tidak cukup menanggapi kekhawatiran yang diidentifikasi oleh ACCC, pemerintah akan mempertimbangkan perlunya tindakan lebih lanjut". Video: Sunita Bose, from industry group DIGI, says the code will help prevent the spread of disinformation. (ABC News)

Artikel ini diproduksi oleh Hellena Souisa dari artikel ABC dalam Bahasa Inggris.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Penipuan Vaksin COVID-19: Modus Minta Bayaran Sampai Pura-pura Jadi Nakes