jpnn.com - JAKARTA - Upaya PT Pertamina untuk meniadakan premium secara bertahap dan menggantinya dengan pertalite mendapat sorotan dari para pengamat. Salah satunya dari Direktur Eksekutif Energy Watch, Ferdinand Hutahaean.
Ferdinand menilai hadirnya pertalite untuk membebaskan Pertamina dari penugasan pemerintah. Selama ini untuk menentukan harga premium, Pertamina membutuhkan lampu hijau dari pemerintah.
BACA JUGA: 86 Negara Ikuti Pertemuan Bahas Palestina di KAA
Namun, untuk pertalite, Pertamina terbebas dari hal tersebut. "Pertalite ini tidak lebih dari akal-akalan Pertamina saja untuk lepas dari bisnis premium RON 88 yang masih menjadi kewajiban Pertamina atau sering disebut BBM penugasan. Karena untuk premium RON 88, Pertamina tidak bisa menentukan harga sendiri tetap diatur pemerintah," ungkap Ferdinand kepada JPNN.com, Minggu (19/4).
Selain itu, menurut Ferdinand, tata kelola niaga dan pengadaan premium RON 88 sangat boros, hingga menyebabkan harga yang dinikmati masyarakat tidak wajar, sementara keuntungan Pertamina di bisnis ini dibatasi oleh pemerintah.
BACA JUGA: Komjen BG jadi Wakapolri? Ini Komentar Pedas Adik Megawati
Nah, dengan adanya produk baru pertalite ini, Pertamina akan bebas mengatur harga karena diserahkan ke mekanisme pasar murni. "Pemerintah akan meraup untung dari bisnis ini. Ini cara culas Pertamina untuk menghindari tanggungjawab terhadap rakyat," sebutnya. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Empat Hal Ini Harus Segera Dilakukan Badrodin Haiti
BACA ARTIKEL LAINNYA... Partai Ini Bakal Bersorak Gembira jika Jokowi Merombak Kabinet
Redaktur : Tim Redaksi