jpnn.com - CILEGON - Pemerintah (Pemkot) Cilegon meraih prestasi bagus dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Untuk pertama kalinya sejak pisah dari induknya, Kabupaten Serang, pemko yang dipimpin Tb Iman Aryadi ini , meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2013.
BACA JUGA: Rukan di Samarindah Rubuh, 7 Tewas, 5 Terjebak
Wali Kota Cilegon Tb Iman Aryadi menyampaikan terima kasihnya kepada BPK. “Kami merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada tim BPK-RI, karena tidak semata-mata melakukan pemeriksaan, tetapi tim BPK-RI juga melakukan pembinaan kepada para staf kami,” kata Wali Kota Cilegon Tb Iman Aryadi, kepada wartawan, Jumat (6/6).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkot Cilegon tahun 2013 diterima Wali Kota Cilegon, Rabu (4/6). Laporan itu diserahkan melalui Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Banten, Efdinal.
BACA JUGA: Horor, Suara Tangisan Perempuan dari Pohon Durian
Dijelaskan, capaian ini bukan semata hasil kerja kerasnya sebagai walikota, namun juga berkat keseriusan jajarannya dalam membenahi aspek pengelolaan keuangan di daerah tersebut.
Dengan kata lain, prestasi WTP ini bukan karena dirinya sendiri, melainkan atas kerja sama semua pihak atau bisa disebut sebagai prestasi kolektif. Ia pun berharap, apa yang telah diterima Pemkot Cilegon hari ini bisa dipertahankan.
BACA JUGA: Usul Pemberkasan Tanpa SPTJM, Honorer K2 Ancam Demo
Walikota mengatakan, kinerja Pemkot Cilegon memang belum sempurna. Namun, upaya peningkatan kinerja dan penyajian laporan keuangan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku terus-menerus dilakukan dalam upaya mewujudkan good governance.
“Meski belum sempurna, tapi kami terus berusaha untuk melakukan yang terbaik, terutama dalam hal penyajian laporan keuangan,” ungkapnya.
Ditegaskan walikota, pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan keuangan daerah kepada publik merupakan hal yang mutlak dilakukan. Mengingat, pengelolaan keuangan adalah sumber berbagai masalah pembangunan di daerah, terutama korupsi.
Karenanya, lanjut dia, tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tentu perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu dalam rangka menghindari potensi terjadinya praktik-praktik penyimpangan.
Dijelaskan, sebelumnya, ada beberapa catatan yang diperbaiki seperti aset, penyelesaian pajak pelabuhan. "Ke depan saya ingin pengawasan lebih ditingkatkan sehingga bisa mempertahankan opini WTP ini,” harapnya.
Sementara, Plt Kepala Inspektorat Kota Cilegon Tatang Muftadi menjelaskan, banyak hal yang telah dilakukan dalam meraih opini WTP dari BPK ini. Oleh sebab itu, prestasi ini patut dipertahankan, bahkan ditingkatkan kembali.
“Seperti yang dikatakan Wali Kota, kami akan lebih meningkatkan pengawasan,” pungkasnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tenaga Honorer Tolak Penerimaan CPNS Umum
Redaktur : Tim Redaksi