jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan subsidi BBM terus menjadi sorotan berbagai kalangan seiring masa transisi pemerintah. Salah satunya, isu bakal terganggunya kinerja PT Pertamina jika subsidi BBM dicabut. Hal tersebut langsung ditampik.
BUMN migas tersebut mengaku mendukung pengurangan hingga pencabutan subsidi dengan syarat perlakuan setara dengan perusahaan migas lainnya.
Media Manager PT Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, subsidi merupakan implementasi dari kebijakan negara yang ditentukan oleh pemerintahan dan DPR. Sedangkan, PT Pertamina merupakan alat pemerintah yang menyalurkan produk bersubsidi tersebut.
BACA JUGA: SKK Migas Keluhkan Target Lifting
"Jadi kebijakan pemerintah ini sebenarnya tidak berkaitan dengan kinerja Pertamina. Karena BBM bersubsidi secara mekanisme dibahas dengan pemerintah dan DPR," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (24/9).
Dia menegaskan, pihak perseroan sebenarnya mendukung upaya pengurangan subsidi BBM. Pasalnya, hal tersebut diakui bisa mengurangi beban operasional perusahaan. Hal tersebut akhir menjadikan kinerja keuangan PT Pertamina semakin efisien.
"Misalnya harga premium saat ini yang mencapai Rp 11 ribu per liter. Karena harga BBM subsidi Rp 6.500 per liter, kami harus membayar dulu sisanya. Memang, nantinya akan dibayar. Tapi, mekanisme itu membuat beban keuangan lebih besar. Kalau subsidinya dikurangi, yang harus kami tanggung lebih sedikit," terangnya.
Bahkan, lanjut dia, PT Pertamina pun mengaku bisa menerima jika pemerintah mencabut subsidi BBM. Namun, pemerintah juga harus melepaskan peran PT Pertamina sebagai penyalur BBM di wilayah-wilayah perintis. Menurutnya, pemerintah harus membuat regulasi untuk menyetarakan seluruh perusahaan hilir migas.
"Tentu kami setuju. Asal lapangan bermainnya sama. Jangan kami yang disuruh menyalurkan ke Papua tapi perusahaan lain hanya di kota-kota besar. Jika ingin mencabut subsidi, pemerintah juga harus mendorong perusahaan lain untuk menyalurkan ke daerah-daerah terpencil. Kalau aturannya sama, kami yakin bisa bersaing," ungkapnya.
Saat ini, lanjut dia, PT Pertamina mempunyai peran besar untuk menyalurkan BBM bersubsidi. Meskipun pemerintah sudah menugaskan tiga badan usaha untuk menyalurkan produk tersebut. PT Aneka Kimia Raya Tbk (AKR) hanya memperoleh alokasi 640 ribu kl sedangkan dan PT Surya Parna Niaga (SPN) hanya mendistribusikan 5 ribu kl solar.
Sebelumnya, Pengamat ekonomi energi Akhmad Syahroza mengatakan, kebijakan subsidi BBM memang menjadi beban pemerintah saat ini. Namun, kebijakan tersebut diakui tak bisa dihapus begitu saja. Pasalnya, hal tersebut bakal membuat pasar bebas di sektor hilir BBM Indonesia.
"Ya tidak bisa dong. Kalau ternyata harga BBM yang dijual Pertamina sama dengan perusahaan lainnya, bisa mati BUMN Indonesia. Bayangkan saja, kalau harga BBM Pertamina dan Shell sama, kira-kira masyarakat bakal beli yang mana. Kemungkinan besar pasti masuk ke Shell," jelasnya.
Dia menilai, Pertamina masih belum siap untuk bersaing secara bebas di Indonesia. Baik dari sisi pelayanan maupun modal. Terlebih lagi, sebagian besar masyarakat Indonesia masih ada brand minded yang lebih memfavoritkan merek luar negeri.
"Kan mereka (perusahaan asing) jaringannya lebih kuat. Bisa saja membeli minyak mentah yang lebih murah. Dengan begitu, harganya mengalahkan Pertamina (kalau subsidi dihapus, Red)," ungkapnya. (bil)
BACA JUGA: Bauran Batu Bara Maksimal 68 Persen
BACA JUGA: Tiongkok Inves Rp 3 T di Kawasan Bitung
BACA ARTIKEL LAINNYA... Izin Tambang Diurus Provinsi, Bentuk Kemunduran Otda
Redaktur : Tim Redaksi