jpnn.com - JAKARTA – Ini kabar gembira bagi PT Pertamina. Kementerian ESDM sudah menemukan cara agar Pertamina bisa berinvestasi lebih awal di Blok Mahakam pada 2017 mendatang.
Total E&P Indonesie selaku operator akan bekerja sama dengan Pertamina untuk menyusun work program and budget (WP&B) Mahakam 2017.
BACA JUGA: Antam Siap Dukung Rencana Relaksasi Ekspor Terbatas Bijih Mineral
Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengungkapkan hal itu setelah rapat di Kementerian ESDM bersama Total kemarin. Nantinya, PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menjadi wakil BUMN energi tersebut di ladang emas hitam. ’’Kami bisa masuk untuk WP&B,’’ ujarnya.
Dalam rapat itu, Kementerian ESDM juga menyatakan bahwa proses cost recovery (biaya ditanggung pemerintah) bisa dilakukan setelah 2018. Namun, polanya masih dibahas karena ada beberapa opsi.
BACA JUGA: 2018, Bank NTB Bakal Jadi Perbankan Syariah
Bukan tidak mungkin, jika ada amandemen production sharing contract (PSC), cost recovery masuk di dalamnya. Masuknya Pertamina lebih awal dari sebelum kontrak habis pada 31 Desember 2017 diharapkan bisa menjaga performa Blok Mahakam.
Sebab, Total E&P Indonesie memastikan untuk mengurangi investasi pada tahun depan. Masa transisi itu juga membuat produksi Mahakam turun. Berdasar data SKK Migas, produksi di Blok Mahakam saat ini 65,35 ribu barel per hari (bph). Tahun depan proses transmisi ke Pertamina diperkirakan membuat produksi turun menjadi 52,80 ribu bph. ’’Dari amandemen PSC, pada 2017 bisa beraktivitas,’’ imbuhnya.
BACA JUGA: Jagoan Terbaru Piaggio, Lebih Elegan dan Bergaya Petualang
Amandemen PSC Mahakam yang saat ini belum mengizinkan Pertamina masuk bisa menjadi dasar hukum berinvestasi lebih awal. Sebelumnya, hal tersebut tidak mungkin dilakukan dan berisiko melanggar hukum.
’’Harus ada jaminan juga kalau aktivitas kami bisa di-cost recovery yang klausulnya lewat amandemen PSC,’’ urainya.
SKK Migas sebelumnya sempat mengusulkan ada payung hukum baru lewat peraturan tata kelola (PTK).
Namun, Syamsu menyatakan, jalan keluar yang diberikan Kementerian ESDM sudah pas. Setelah ini, tidak perlu aturan lagi dan tinggal realisasi. ’’Dari PSC lebih kuat,’’ tuturnya.
Saat disinggung kapan amandemen PSC dilakukan, dia berharap segera dilakukan. Jadi, Pertamina bisa tenang karena ada kepastian untuk berinvestasi lebih awal di Blok Mahakam.
Dia menyebutkan, penyelesaian amandemen itu menjadi wewenang SKK Migas dan Kementerian ESDM.
Di tempat yang sama, Vice President Human Resources Total Arividya Noviyanto tidak mau bicara banyak soal hasil rapat. Dia hanya menjelaskan, pembicaraan untuk mencari jalan terbaik masih dilakukan.
Terutama soal payung hukum berinvestasi lebih awal. ’’Semoga dalam waktu dekat sudah beres,’’ katanya.
Secara terpisah, di gedung Pertamina, anjloknya harga minyak membuat perseroan berencana melepas hak partisipasi pada dua blok luar negeri. Yakni, saham 30 persen di Blok SK-305 Malaysia serta 10 persen kepemilikan di Blok 10 dan Blok 11.1 Vietnam.
Saat ini saham tersebut berada di bawah bendera PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Merencahnya harga minyak membuat harga jual tidak lagi ekonomis. Daripada menjadi beban, lebih baik dilepas dulu.
’’Setelah itu, kami berfokus di dalam negeri. Untuk luar, diwakilkan PIEP (Pertamina International Exploration and Production),’’ kata Presiden Direktur PHE Gunung Sardjono Hadi. (dim/c5/sof/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Iduladha, Penjualan Perhiasan Lesu
Redaktur : Tim Redaksi