jpnn.com - JAKARTA - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam akun twitter pribadinya mengaku mengetahui bahwa sebagian masyarakat menyoroti dan protes adanya kenaikan harga elpiji 12 kg yang dilakukan PT Pertamina.
Meski kenaikan harga ini kewenangan Pertamina dan tidak harus melapor pada kepala negara, Presiden tetap menganggap bahwa pemerintah perlu turun tangan di dalamnya.
BACA JUGA: Jero Klaim Minta Pertamina Tak Naikkan Elpiji
"Saya tahu BPK menyatakan ada kerugian Pertamina sekitar Rp 7 triliun, tetapi solusinya tidak otomatis menaikkan harganya sebesar 60 persen," tulis Presiden dalam akunnya @SBYudhoyono pada Minggu (5/1).
Sementara itu, dalam rapat yang digelarnya siang ini di Pangkalan TNI AU, Jakarta Timur, Presiden mengungkapkan agar solusi untuk Pertamina dapat juga dilakukan dengan berkoordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, ia menganggap kenaikan ini kurang koordinasi dan tanpa persiapan.
BACA JUGA: Bahas Elpiji, Presiden Gelar Rapat di Pangkalan TNI AU
"Manakala masih ada keperluan kita, misalnya untuk melakukan komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, itu pun dapat atau barangkali juga perlu kita lakukan. Karena, setiap kebijakan atau keputusan, tentu diniati atau diniatkan untuk tujuan yang baik," ungkapnya.
Meski mengungkapkan demikian, Presiden belum memberikan sinyal keputusan yang akan diambil pemerintah terkait kenaikan harga elpiji 12 kg itu. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Naikkan Elpiji, Pertamina Klaim Sudah Komunikasi dengan Pemerintah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ombak Besar, Harga Ikan Melambung
Redaktur : Tim Redaksi