jpnn.com, JAWA TENGAH - Anggota DPRD Komisi D Benny Karnadi dari Fraksi PKB mengaku belum melihat detil draf Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023.
Saat dikonfirmasi, Benny mengaku tidak tahu persis apa masalahnya hingga sampai saat ini RKPD belum ditandatangani oleh Gubernur Jateng.
BACA JUGA: Ganjar Tolak RKPD, Ada Anggaran Dewan yang Minta Tambahan Rp 92 Miliar Untuk Kunker
Sebelumnya, pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah yang digelar Senin (31/10), Benny mengkritik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang jarang hadir mengikuti rapat paripurna.
Menurutnya hal itu berimbas pada molornya pembahasan RKPD.
BACA JUGA: BTN Beri Peluang Generasi Milenial untuk Mengembangkan Diri
"Sampai saat ini juga belum tahu masalahnya sampai spesifik," ujar Benny, Kamis (3/11).
Kabarnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo belum mau menandatangani RKPD karena adanya anggaran perjalanan dinas anggota dewan sebesar Rp 92 miliar di DPRD.
BACA JUGA: Warga Brebes Bersyukur Akses Jalan Sudah Mulus Berkat Pak Ganjar
Menurut Benny, soal nilai anggaran seharusnya tidak perlu dipersoalkan. Sebab nominal berapapun nantinya akan dilakukan evaluasi saat pembahasan KUA PPAS.
"Saya belum tahu drafnya, saya belum lihat. Itu kan dibahas di Komisi A. RKPD itu kan hanya acuan kegiatan, jadi bisa dilakukan evaluasi sehingga bisa berkurang dan bisa bertambah. Jadi itu bukan harga mati," katanya.
Benny mengaku sudah berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo, yang menjelaskan kenapa tidak datang saat rapat paripurna kemarin.
"Ya menjelaskan kenapa dia nggak datang, pas di acara paripurna karena kualitas rapatnya bisa diwakilkan menurut dia, kalau tidak bisa diwakilkan dia pasti datang, seperti saat pengesahan APBD. Dia ngomong banyak saya dengerin aja," terang anggota Banggar ini.
Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno mengatakan, lamanya pembahasan RKPD justru disebabkan lantaran DPRD Jateng mengajukan penambahan anggaran Rp 92 miliar. Anggaran itu di antaranya digunakan untuk perjalanan dinas anggota dewan.
Menurutnya, seluruh anggota Banggar DPRD seharusnya sudah mengetahui dinamika pembahasan tersebut.
Dokumen RKPD juga selalu disampaikan kepada Banggar sehingga seluruh anggota seharusnya sudah membacanya.
“Kalau mengaku belum tahu ya mungkin belum mengupdate saja,” kata Sumarno.(chi/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Yessy Artada