jpnn.com - JAKARTA - Koalisi Anti Utang (KAU) menilai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang berlangsung di Bali pada tanggal 1-8 Oktober 2013 bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen negara-negara APEC untuk mencapai perdagangan dan investasi bebas dan terbuka (free and open trade and investment) di seluruh kawasan pada 2020.
Sikap tersebut menurut KAU, tentu berkaitan erat dengan akan dilaksanakannya pertemuan tingkat menteri Organisasi Pedagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO) yang akan dilaksanakan pada bulan Desember di Bali.
BACA JUGA: Tol Atas Laut Jawa masih Jauh
“Ini upaya menghidupkan kembali WTO yang telah mati suri sejak 2005 sekaligus langkah keliru dan seharusnya pemerintah Indonesia tidak menjadi bagian dari upaya tersebut," kata Koordinator Program KAU, Yuyun Harmono, melalui rilisnya, Minggu (6/10).
Menghidupkan kembali WTO lanjutnya, sama artinya dengan menyorong ekonomi dunia pada sistem neoliberal yang sudah terbukti gagal akibat berbagai krisis yang terus berulang.
BACA JUGA: Impor Buah dan Sayur Menggila
"Sudah saatnya kita beralih pada sistem perdagangan yang berlandaskan solidaritas dan keadilan ekonomi,” saran Yuyun Harmono.
Bukti kuat lainnya bahwa APEC kembali akan menghidupkan WTO, dipertegas dengan akan datangnya Direktur Jenderal WTO, Roberto Azevedo, pada Desember mendatang karena ingin memastikan dukungan ke-21 negara anggota APEC terhadap sistem perdagangan multilateral itu.
BACA JUGA: Dokumentasikan BUMN, Perum PFN Optimis Bisa Bangkit
Hal yang sama juga diungkap oleh Saiful Munir dari Youth Food Movement. "WTO sudah mati dan ingin dihidupkan kembali menjadi Zombi lewat Paket Bali yang sejatinya hanya menjadi gula-gula dalam perundingan WTO, karena agenda liberalisasi perdagangan yang didorong WTO selama ini justru terasa pahit bagi petani, buruh, nelayan kecil serta UKM.” (fas/jpnn)
:ads="1"
BACA ARTIKEL LAINNYA... Produksi Garam Tembus 600 Ribu Ton
Redaktur : Tim Redaksi