jpnn.com - JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mendorong agar pertumbuhan ekonomi tahun 2017 lebih berfokus pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.
Hal itu disampaikan Jazuli saat membuka “Seminar Refleksi Akhir Tahun dan Outlook Ekonomi-Bisnis 2017” di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR, Rabu (14/12).
BACA JUGA: Tahun Depan, Kelebihan Suplai Semen Tembus 5 Juta Ton
“Fraksi PKS mendorong agar pertumbuhan ekonomi 2017 harus fokus pada persoalan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya secara kuantitas, tapi juga kualitas,” papar Jazuli.
Diketahui, Presiden Jokowi pada awal pemerintahannya menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen selama lima tahun hingga 2019. Tapi, papar Jazuli, hingga Triwulan III tahun 2016, pertumbuhan ekonomi nasional hanya mencapai 5,02 persen, dan prediksi akhir tahun hanya mencapai 5,037 persen.
BACA JUGA: Pelindo Ternate Optimistis Dekati Target
“Bahkan di tahun 2017 dicanangkan 5,5 persen. Kalau itu bisa tercapai, luar biasa. Tapi saya ingin pertumbuhan ekonomi tidak hanya dari segi konsumsi, tapi juga dari faktor lain,” jelas Anggota Komisi I DPR RI ini.
Oleh karena itu, Jazuli menilai persoalan ekonomi ke depan tidak sekadar berpatokan pada pertumbuhan ekonomi. Melainkan juga harus benar konkrit dan berdampak secara kualitas pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
BACA JUGA: Bukit Asam Bidik 3 Proyek PLTU di Myanmar
“Fraksi PKS ingin memberikan kontribusi kepada pemerintah Indonesia, berangkat dari realita yang ada saat ini ke tahun yang akan datang, dari sisi ekonomi rakyat Indonesia merasakan secara konrkrit adanya perubahan, menuju lebih sejahtera,” tegas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Banten ini.
Dalam acara ini turut menghadirkan pakar dan narasumber, yaitu Faisal Basri (Ekonom Senior UI), Sandiaga Uno (Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), Ecky Awal Mucharam (Wakil Ketua Fraksi PKS) dan Muhammad Fajrin Rasyid (CEO bukalapak.com).(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Investor sudah Berminat, Tinggal Menunggu Kebijakan Pemerintah Pusat
Redaktur : Tim Redaksi