Pertumbuhan Ekonomi Tahun Politik Dipatok 5,4 Persen

Rabu, 20 Desember 2017 – 01:17 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro. FOTO: Dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 tidak membuat pemerintah ragu menetapkan target pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah cukup optimistis dengan target pertumbuhan di angka 5,4 persen.

BACA JUGA: Pelaku Usaha Harus Optimistis Hadapi Tahun Politik

Tahun politik diyakini mampu mendongkrak ekonomi lebih baik daripada tahun ini.

Syaratnya, pemerintah harus bisa memastikan kegiatan ekonomi dan pembangunan tetap berjalan baik di tengah hiruk pikuk pesta demokrasi lokal.

BACA JUGA: Dampak Pembangunan Infrastruktur Belum Signifikan

”Tahun depan kita masih banyak target (pembangunan) yang harus dikejar. Sementara itu, waktu efektifnya tinggal dua tahun. Jadi, 2018 bukan hanya tahun politik. Tapi, dari segi pemerintah, bagaimana akselerasi target harus dikejar,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Outlook Pembangunan 2018: Tantangan di Tahun Politik di kantornya, Senin (18/12).

Mantan Menkeu itu menuturkan, pemerintah harus memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.

BACA JUGA: Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Kalahkan Nasional

Tahun politik dapat menjadi ancaman atau potensi untuk menggenjot ekonomi domestik.

Namun, berdasar pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, tahun politik justru berdampak positif bagi perekonomian nasional.

Sebab, konsumsi rumah tangga maupun lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT) tumbuh tinggi pada tahun politik.

”Konsumsi rumah tangga inilah yang berkaitan dengan kegiatan politik. Ada manfaat positifnya, konsumsi barang non-durable itu membaik. Barang yang dipakai kampanye,” katanya.

Selain itu, belanja pemerintah naik. ”Anggaran KPU meningkat. Bawaslu naik. Pengamanan pemilu juga naik. Jadi, pasti ada dampak peningkatan anggaran,” lanjutnya.

Mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu tersebut menambahkan, selain isu tahun politik, pemerintah menyoroti isu pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut dia, secara garis besar, strategi dan kebijakan pemerintah pada 2018 adalah menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Terutama inflasi di angka rendah.

Peran investasi juga mesti ditingkatkan. Sebab, hal tersebut bisa mendorong terciptanya lapangan pekerjaan.

”Jadi, bagaimana mengurangi angka pengangguran, ya ciptakan lapangan kerja. Cari dulu investasinya. Artinya, kita harus terus jaga tingkat investasi dan iklim investasi, kemudian menjaga nilai tukar rupiah,” terangnya. (ken/c16/fal)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Ingatkan Jajarannya Fokus Bekerja di Tahun Politik


Redaktur & Reporter : Ragil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler